Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memaparkan dugaan peran empat perwira tinggi Polri dalam kasus penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan saat rapat di Komisi III DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Empat tersangka dalam perkara tersebut adalah eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Penyidik menduga tindakan penyadapan juga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha.
Peran yang Dipaparkan Kapolri
Suyudi menyebut Listyo Sigit diduga memberi perintah serta menentukan target penyadapan kepada Ahrie Sonta ketika yang bersangkutan menjabat Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri. Perintah itu disebut diberikan secara lisan maupun melalui WhatsApp.
Listyo Sigit juga diduga menjadi penerima akhir atau pengguna hasil penyadapan. “Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” kata Suyudi.
Slamet Uliandi, yang menjabat Kadiv TIK Polri pada 2021 hingga Oktober 2026, diduga berperan sebagai dewan penasihat Monitoring Center Polri. Ia disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit.
Menurut Suyudi, laporan yang diteruskan Slamet mencakup laporan harian serta laporan analisis dari Kabakmon. “(SU) diduga sebagai dewan penasihat monitoring center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP,” jelasnya.
Eko Hadi Santoso diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi. Eko menjabat sebagai pelaksana tugas Kabakmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, sementara perintah itu disebut berasal dari Listyo Sigit.
Ahrie Sonta Nasution diduga menerima perintah dari Listyo Sigit lalu meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan. Saat menjabat Plt Kabakmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, Ahrie disebut menjalankan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
Ahrie juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit dan memerintahkan TK melakukan pengawasan atau surveillance. Selain itu, ia diduga memerintahkan penghapusan rekaman suara dan log hasil penyadapan serta membubarkan grup WhatsApp.
Status Penahanan dan Pasal yang Diterapkan
Dalam kasus penyadapan Prabowo, Listyo Sigit ditahan hingga 23 November 2026, sedangkan Eko Hadi Santoso hingga 22 November 2026. Ahrie Sonta Nasution ditahan hingga 21 November 2026.
Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026. Ia kemudian menjalani penahanan rumah pada 11 November 2026.
Suyudi menegaskan seluruh uraian peran tersebut masih berupa dugaan yang harus dibuktikan melalui proses hukum. “Seluruh uraian peran tersebut merupakan dugaan yang masih harus dibuktikan melalui proses hukum dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” jelasnya.
Penyidik menerapkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan. Pasal tersebut memiliki ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Penyidik juga menerapkan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik. Ancaman pidana untuk ketentuan itu paling lama delapan tahun penjara.
Selain itu, penyidik menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) KUHP terkait dugaan akses ilegal. Ancaman pidananya paling lama enam atau tujuh tahun sesuai ketentuan yang disangkakan.
Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP turut diterapkan terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana. Ketentuan tersebut antara lain berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
Polri juga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar di luar penyidikan dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur makar yang harus dibuktikan secara terpisah.
