Demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026 berujung bentrokan antara sekelompok massa dan aparat. Situasi tersebut turut berdampak pada kawasan sekitar UGM, yang sempat dikepung aparat dan diikuti penangkapan sejumlah demonstran.
Universitas Gadjah Mada menyatakan menolak segala bentuk kekerasan dalam penanganan aksi tersebut. UGM menegaskan penyampaian aspirasi secara damai merupakan hak yang harus dihormati.
Dalam pernyataan tertulis pada Rabu (11/11/2026), UGM menyebut tindakan pengamanan perlu tetap berada dalam koridor hukum. Kampus juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip proporsionalitas.
“UGM menolak segala bentuk kekerasan. Tindakan pengamanan harus menghormati hukum, hak asasi manusia, dan prinsip proporsionalitas,” tulis pernyataan tertulis UGM.
Rektor UGM Ova Emilia menyatakan universitas melakukan pendataan dan penelusuran atas mahasiswa yang terdampak peristiwa tersebut. Verifikasi kondisi mahasiswa juga dilakukan sebagai bagian dari langkah penanganan kampus.
Ova mengatakan UGM akan mengambil langkah yang diperlukan bila terdapat mahasiswa yang ditangkap atau diamankan. Langkah itu mencakup upaya memastikan hak-hak mahasiswa terpenuhi, pendampingan hukum, serta koordinasi dengan pihak berwenang.
Data Penangkapan dan Lokasi Penindakan
Polda DIY menyebut terdapat 154 demonstran yang ditangkap setelah aksi massa ricuh di kantor DPRD DIY, kawasan Malioboro, hingga sekitar bundaran UGM. Kepolisian menyatakan penindakan berlangsung dari gedung DPRD, Malioboro, Tugu, sampai bundaran depan UGM.
Plt Kabid Humas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari mengatakan penindakan tidak memasuki area kampus. Kepolisian menyatakan informasi mengenai pihak yang diamankan di depan bundaran UGM akan disampaikan kemudian.
“Penindakan perusuh atau pelaku anarkis berawal dari gedung DPRD, sekitaran Malioboro, Tugu dan sampai bundaran depan UGM (tidak masuk kampus) sesuai dengan rincian kejadian pada keterangan sebelumnya,” ujar Novita Eka Sari.
Hak Berpendapat dan Tanggung Jawab Negara
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Dr Agustinus Subarsono, menilai kebebasan berpendapat dan berkumpul merupakan hak asasi warga negara. Menurutnya, hak tersebut dijamin secara konstitusional serta tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.
Ia merujuk Pasal 19 yang memuat hak setiap orang untuk mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Pasal 20 ayat (1), menurutnya, juga menyatakan setiap orang berhak berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
Subarsono menyebut negara perlu menjamin demonstrasi dapat berlangsung aman ketika warga menyampaikan tuntutan dan keprihatinan publik. Ia menilai tindakan intimidatif dan represif tidak seharusnya menghalangi pelaksanaan hak tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya informasi yang cepat kepada keluarga atau institusi kampus apabila aparat mengamankan demonstran. Hal itu diperlukan agar proses advokasi dapat dilakukan dan tidak ada pihak yang kehilangan kejelasan mengenai keberadaannya.
“Jangan biarkan mereka disekap tanpa ada kejelasan dan advokasi,” tegasnya. Subarsono memandang aksi damai perlu dipahami sebagai bagian dari kesadaran politik warga negara.
Menurutnya, demonstrasi kerap menjadi pilihan terakhir ketika DPR dan DPRD dinilai kurang responsif terhadap persoalan masyarakat. Ia menilai pengalaman gerakan mahasiswa pada 1998 menunjukkan aksi mahasiswa dapat menghasilkan perubahan yang dirasakan banyak orang.
Subarsono mendorong kepolisian membuka komunikasi dan dialog dengan rektor atau pimpinan perguruan tinggi mengenai mahasiswa yang diamankan. Ia menyatakan kampus perlu dipertahankan sebagai ruang yang ramah untuk belajar dan memiliki otonomi dalam menghasilkan pemikiran kritis demi kebebasan akademik.
