Indonesia mengajak perusahaan-perusahaan China berinvestasi dalam pembangunan PLTS 100 GW. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto itu ditujukan untuk mendukung transisi energi dan hilirisasi industri.
Tantangan utama proyek tersebut berada pada kebutuhan pembiayaan yang sangat besar. Kajian Centre of Economic and Law Studies atau Celios memperkirakan kebutuhan dananya mencapai 73 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.326 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan ajakan investasi itu saat bertemu Menteri Perdagangan China Wang Wentao di Shanghai. Pertemuan bilateral tersebut berlangsung pada Jumat malam, 17 Juli 2026.
Pemerintah memandang investasi China dapat mendukung pengembangan energi bersih di Indonesia. Kerja sama itu juga diharapkan memperkuat industri panel surya serta rantai pasok energi surya dalam negeri.
Indonesia menilai investasi China dalam pembangunan PLTS Terapung Cirata menunjukkan peluang kerja sama energi terbarukan yang besar. Airlangga juga menyebut industri panel surya yang telah beroperasi di Indonesia masih dapat diperluas dan diintegrasikan.
Program pembangunan PLTS 100 GW ditargetkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selesai pada 2029. Tahap awalnya mencakup pembangunan 14 PLTS dengan kapasitas total yang direncanakan mencapai 5,3 GW.
Pendanaan Menjadi Persoalan Utama
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara menilai pembiayaan menjadi hambatan terbesar bagi target tersebut. Menurut dia, China dapat memasok panel surya dan teknologi, tetapi tidak akan membiayai seluruh kebutuhan proyek.
"China bisa menjual panel-panel tersebut kepada kita. Namun, mereka tidak akan membiayai keseluruhan program ini. 73 miliar dollar AS adalah jumlah yang sangat besar, dan dana dari Tiongkok hanya mencakup sebagian kecil darinya," ujar Bhima kepada South China Morning Post.
Celios menyarankan pemerintah menjajaki pendanaan dari New Development Bank atau NDB. Bank pembangunan itu didukung oleh negara-negara berkembang yang tergabung dalam BRICS.
Bhima juga menilai pemerintah perlu menyiapkan mekanisme pengadaan proyek secara terperinci. Langkah itu diperlukan untuk memberi kepastian yang lebih kuat kepada calon investor.
Ia menyoroti ketidakpastian regulasi energi terbarukan, termasuk belum adanya skema tarif pembelian listrik yang dijamin. Pembahasan undang-undang energi terbarukan juga disebut berulang kali tertunda.
Kapasitas Industri Masih Terbatas
Pengembangan proyek skala besar itu juga menghadapi keterbatasan kapasitas manufaktur panel surya domestik. Data Celios yang dikutip South China Morning Post menunjukkan kapasitas produksi Indonesia saat ini sekitar 1,6 GW hingga 3 GW per tahun.
Kondisi tersebut membuat Indonesia masih bergantung pada peralatan dan teknologi dari China. Pemerintah tetap berupaya mengembangkan manufaktur energi hijau agar manfaat investasi dapat lebih banyak dinikmati di dalam negeri.
Kepala Danantara Rosan Roeslani menyatakan dua perusahaan China telah menunjukkan minat terhadap proyek-proyek PLTS di Indonesia. Namun, ia tidak mengungkapkan nama perusahaan maupun nilai investasi yang ditawarkan.
Presiden Prabowo disebut ingin memastikan kerja sama investasi dengan China turut mendorong penguasaan industri dan teknologi di Indonesia. Bhima menilai negosiasi dengan investor China masih perlu memperbaiki transparansi dan koordinasi.
Ia mencontohkan proyek baterai Titan yang melibatkan Zhejiang Huayou Cobalt dan PT Aneka Tambang atau Antam. Proyek itu semula dijadwalkan memulai pembangunan pada Oktober 2025, tetapi pembahasannya membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan.
Kedua perusahaan telah menandatangani perjanjian kerangka kerja untuk proyek tersebut. Meski begitu, kepemilikan proyek dan sejumlah ketentuan lainnya masih dalam pembahasan.
