Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap seluruh fakta mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Permintaan itu disampaikan menjelang rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri dan jajaran kepolisian.
Habiburokhman juga mendesak Polri mendalami dugaan rangkaian tindakan ilegal yang dikaitkan dengan kelompok Listyo Sigit Prabowo atau LSP. Menurutnya, berbagai informasi yang beredar perlu diuji secara serius melalui proses penegakan hukum.
Rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026) pukul 08.30 hingga 12.00 WIB. Habiburokhman menyebut seluruh anggota komisi telah mengonfirmasi kehadiran dalam agenda tersebut.
Dalam rapat itu, DPR akan meminta penjelasan Polri mengenai penanganan dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo. Komisi III juga akan mendalami dugaan kegiatan lain yang disebut dilakukan atau dikendalikan para tersangka dalam perkara tersebut.
Permintaan Membuka Seluruh Fakta
Habiburokhman menilai keterbukaan fakta menjadi bagian penting untuk memperjelas perkara yang sedang dibahas. Ia meminta kepolisian tidak hanya menjelaskan dugaan penyadapan, tetapi juga rangkaian perbuatan lain yang diduga saling berkaitan.
“Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Kamis. Pernyataan itu menegaskan fokus DPR pada kelengkapan informasi dan proses pendalaman perkara oleh Polri.
Menurut Habiburokhman, dugaan yang perlu ditelusuri tidak berhenti pada isu penyadapan. Ia menyebut terdapat informasi mengenai sejumlah aktivitas lain yang perlu diperiksa secara menyeluruh oleh aparat kepolisian.
Aktivitas yang disebutkan mencakup dugaan pengawasan ilegal atau illegal surveillance, pembunuhan karakter, serta pengondisian opini melalui media sosial. Ia juga menyinggung informasi mengenai dugaan penggalangan massa aksi yang perlu didalami.
Potensi Gangguan terhadap Tugas Presiden
Habiburokhman menilai rangkaian tindakan itu berpotensi mengganggu kemampuan Presiden dalam menjalankan tugas apabila nantinya terbukti. Namun, ia menekankan bahwa seluruh informasi tersebut tetap harus melalui pendalaman sebelum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum.
“Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menempatkan proses pembuktian sebagai tahapan utama sebelum penilaian hukum ditarik. Kepolisian diminta menjelaskan perkembangan penegakan hukum atas dugaan penyadapan serta dugaan aktivitas lain yang terkait dengan para tersangka.
Komisi III DPR memiliki agenda untuk memperoleh penjelasan langsung dari Kapolri dan jajarannya dalam rapat kerja tersebut. Forum itu akan menjadi ruang pendalaman DPR terhadap langkah Polri dalam menangani perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
DPR juga akan menanyakan dugaan tindakan lain yang disebut dilakukan atau dikendalikan pihak-pihak yang menjadi tersangka. Pendalaman itu diarahkan untuk memastikan seluruh informasi relevan diperiksa berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.
