Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan setoran berjenjang dari kantor pertanahan di daerah menuju kantor wilayah hingga tingkat pusat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Penelusuran ini berkaitan dengan perkara korupsi pengurusan sertifikasi Hak Guna Bangunan atau HGB.
Penyidik mendalami aliran setoran tersebut setelah memeriksa sejumlah pihak di Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Timur. Keterangan para saksi juga dikaitkan dengan temuan uang tunai dalam jumlah besar yang dikuasai mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dugaan setoran ke tingkat atas didalami, termasuk yang disebut mengalir melalui Arif Sugiyanto. Temuan itu disebut mengonfirmasi hasil rangkaian penggeledahan sebelumnya.
“Di antaranya berkaitan dengan dugaan setoran ke atas yang dilakukan pihak kantor di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang di antaranya melalui Saudara ARF,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026). Ia menyebut temuan dari penggeledahan itu menunjukkan adanya penguasaan uang dengan nilai cukup besar.
Dalam rangkaian penggeledahan terhadap Arif Sugiyanto, penyidik mengamankan barang bukti uang tunai lebih dari Rp 100 miliar. Nilai tersebut menjadi salah satu materi yang terus didalami dalam penyidikan perkara ini.
“Di mana dalam peristiwa penggeledahan tersebut KPK kemudian mengamankan barang bukti uang tunai senilai lebih dari Rp 100 miliar,” ungkap Budi. Penyidik masih menelusuri pola setoran, pihak yang menerima, serta tujuan penggunaan dana tersebut.
Pemeriksaan Kantor Pertanahan di Jawa Timur
KPK memanggil belasan Kepala Kantor Pertanahan di Jawa Timur untuk mengonfirmasi dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai yang ditemukan saat penggeledahan. Pemeriksaan itu diarahkan untuk mengurai dugaan aliran setoran dari Kantah ke Kanwil maupun pusat.
Pada Rabu (11/11/2026), delapan kepala kantor pertanahan diperiksa di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Mereka antara lain Herman Hidayat dari Kantah Kabupaten Pasuruan, Wawas Setiawan dari Kantah Kabupaten Jombang, dan Suwono Budi Hartono dari Kantah Kabupaten Lamongan.
Suwono Budi Hartono juga tercatat pernah menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk pada 2024 hingga April 2026. Penyidik turut memeriksa Suamrlin dari Kantah Kabupaten Bojonegoro, Suharno dari Kantah Kabupaten Blitar, serta Rully Handayani dari Kantah Kabupaten Madiun.
Daftar saksi juga mencakup Adolf Severlianus Puahadi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang sebelumnya menjabat di Kabupaten Madiun pada April 2024 hingga April 2026. Muhammad Arifin Siregar selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan turut diperiksa.
Pada hari yang sama, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. Pihak yang dipanggil meliputi Rosario de Marshal alias Hercules, sopir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Perri Dwi Cahyono, asisten Kantah Bogor I Wilson Tambunan, dan bagian legal PT Summarecon Agung Tbk Tredi Wibikasa.
Keluhan Biaya Sertifikasi Tanah
Budi menyatakan nominal setoran yang sedang ditelusuri beragam dan berkaitan dengan layanan pertanahan. Pendalaman itu juga mencakup layanan mutasi serta pengurusan sertifikasi HGB yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat karena biayanya tinggi.
“Jadi memang beragam ya, setoran ada yang berkaitan dengan setoran layanan pertanahan dan pelayanan pertanahan ini juga beragam ya nominasinya,” tutur Budi. Menurut dia, pengungkapan perkara tersebut dapat menjawab keluhan masyarakat mengenai biaya pengurusan sertifikasi tanah di lapangan.
KPK berharap perkara ini menjadi momentum perbaikan pelayanan publik di sektor pertanahan. Lembaga antirasuah mendorong layanan sertifikasi tanah di ATR/BPN agar lebih murah, mudah diakses, transparan, dan cepat bagi masyarakat.
