Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diarahkan untuk memperkuat daya beli masyarakat serta menciptakan lapangan kerja. Menurutnya, belanja negara perlu menghasilkan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Bamsoet setelah menghadiri Rapat Pleno III Wantimpres bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Ia menilai ekonomi Indonesia masih memiliki ketahanan di tengah ketidakpastian global.
Bamsoet menyebut pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi terkendali, aktivitas industri tumbuh, dan kepercayaan terhadap Indonesia masih tinggi. Kondisi itu dinilainya menjadi modal bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan.
“Dari paparan Menteri Keuangan, Kami melihat di tengah situasi global yang sedang tidak baik-baik saja, fondasi ekonomi nasional kita tidak terlalu terganggu. Pertumbuhan tetap terjaga, inflasi terkendali, aktivitas industri tumbuh, dan kepercayaan terhadap Indonesia tetap tinggi.”
Ia mengatakan kekuatan ekonomi nasional perlu diterjemahkan menjadi perbaikan kehidupan sehari-hari melalui kebijakan fiskal. Prioritas belanja negara mencakup stabilitas harga pangan, peningkatan pendapatan keluarga, kesempatan kerja, serta mutu pendidikan dan kesehatan.
Penerimaan dan Belanja Negara
Hingga September 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp 2.341,7 triliun atau tumbuh 25,5 persen. Penerimaan pajak mencapai Rp 1.607,6 triliun, sementara penerimaan negara bukan pajak tercatat sebesar Rp 492,3 triliun.
Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp 2.660,5 triliun atau meningkat 19 persen. Bamsoet menilai angka tersebut menunjukkan kapasitas negara yang lebih kuat untuk membiayai agenda pembangunan.
Ia meminta kenaikan penerimaan negara dijaga agar ruang fiskal dapat mendukung pembangunan produktif dan penguatan sektor riil. Perlindungan sosial juga perlu diperluas agar APBN memberi rasa aman sekaligus membuka peluang kemajuan bagi masyarakat.
“Peningkatan penerimaan negara harus terus dipertahankan. Ruang fiskal ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan yang produktif, memperkuat sektor riil, dan memperluas perlindungan sosial.”
Bamsoet menilai proyeksi defisit APBN sebesar 2,85 persen terhadap PDB mencerminkan pengelolaan fiskal yang terjaga. Ia menekankan pentingnya disiplin anggaran dan peningkatan kualitas belanja agar instrumen fiskal tetap kredibel.
Subsidi Energi dan Ketepatan Sasaran
Perhatian lain diberikan pada subsidi dan kompensasi energi yang diproyeksikan mencapai Rp 525,9 triliun sepanjang 2026. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga daya beli, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil.
Bamsoet meminta pemerintah memperbaiki data penerima subsidi serta memperketat pengawasan distribusi BBM dan LPG. Langkah itu diperlukan untuk menutup potensi kebocoran dan memastikan bantuan diterima kelompok yang membutuhkan.
“Subsidi energi harus benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil. Pemerintah perlu memperbaiki data penerima, menutup kebocoran distribusi, serta mempercepat kemandirian energi nasional,” tegas Bamsoet.
Prospek ekonomi nasional, menurut Bamsoet, turut didukung aliran modal yang mencapai Rp 149,3 triliun hingga 16 Oktober 2026. Arus modal itu menunjukkan Indonesia masih dipandang memiliki fundamental ekonomi menarik, pasar domestik besar, dan peluang investasi menjanjikan.
Ia juga menyinggung konsultasi MSCI terkait kemungkinan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia. Situasi tersebut dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat transparansi kepemilikan saham serta perlindungan bagi investor.
Bamsoet menekankan perlunya sinergi antarkementerian dan lembaga agar kebijakan fiskal, moneter, investasi, dan industrialisasi bergerak dalam satu arah. Ia menilai arah kebijakan fiskal 2027 perlu menjadi fondasi bagi Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan sejahtera.
