BPJPH Jawa Tengah mencatat 2.512.759 produk di Jawa Tengah telah bersertifikat halal hingga 7 Oktober 2026. Capaian ini ditopang program fasilitasi serta kemudahan pengurusan yang menyasar pelaku usaha, terutama UMKM.
Sepanjang 2026 saja, jumlah produk yang memperoleh sertifikasi halal mencapai 831.481 produk. Angka tersebut memperlihatkan kebutuhan pendampingan yang makin besar agar layanan bisa menjangkau pelaku usaha di lebih banyak daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini mendorong pemerintah kabupaten dan kota ikut memperkuat pendampingan sertifikasi. Langkah ini diarahkan untuk membuka akses layanan dan pembiayaan bagi UMKM yang ingin mengurus sertifikat halal.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menilai dukungan dari seluruh daerah menjadi bagian penting dalam penguatan ekosistem halal. Menurutnya, program pendampingan perlu didukung penganggaran di tingkat kabupaten dan kota agar tidak hanya bergantung pada APBD provinsi.
Komitmen perluasan layanan telah dibangun BPJPH bersama Pemprov Jateng dan 35 pemerintah kabupaten/kota. Kesepakatan bersama itu ditandatangani pada 21 April 2026 untuk mempercepat jangkauan sertifikasi di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Pada 2026, para pihak menetapkan target sertifikasi terhadap 557.269 produk. Target pada 2027 ditetapkan sebanyak 556.616 produk.
Pertumbuhan Sertifikat Sejak 2020
Data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menunjukkan 852.083 sertifikat halal telah diterbitkan di Jawa Tengah sejak 2020. Jumlah itu mencakup jutaan produk dari berbagai pelaku usaha.
Penerbitan sertifikat tumbuh jauh dibandingkan masa awal pencatatan. Pada 2020, jumlah sertifikat yang diterbitkan tercatat 667 sertifikat, sedangkan sepanjang 2026 mencapai 214.207 sertifikat.
Kepala BPJPH Jawa Tengah Ika Efrilia menyebut peningkatan itu berkaitan dengan perluasan fasilitasi sertifikasi. Salah satu program yang dijalankan ialah Sertifikasi Halal Gratis atau Sehati untuk pelaku UMKM.
Program tersebut menjadi salah satu jalur yang membantu usaha mikro dan kecil memperoleh layanan sertifikasi. Pendampingan juga diperlukan karena pelaku usaha perlu memahami proses serta kebutuhan dalam pengurusan sertifikat.
Gerai Layanan di Delapan Daerah
BPJPH memperluas akses lewat gerai di Mal Pelayanan Publik. Gerai itu sudah tersedia di Jepara, Kendal, Pati, Pekalongan, Kudus, Demak, Sukoharjo, dan Rembang.
Kehadiran gerai ditujukan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Layanan tersebut melengkapi pendampingan yang dijalankan bersama pemerintah daerah.
Pemprov Jateng juga merumuskan strategi pengembangan ekosistem halal yang terkait dengan potensi ekonomi daerah. Fokusnya mencakup ekonomi syariah dan pengembangan pariwisata ramah muslim.
Sertifikasi halal diharapkan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Bagi UMKM Jawa Tengah, sertifikat halal juga menjadi salah satu modal untuk memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing usaha.
