Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia masih mendalami kemungkinan penerbitan fatwa tentang vape atau rokok elektrik. Pembahasan ini dipercepat karena produk tersebut dinilai telah menjadi persoalan sosial yang mendesak.
Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof Hasbullah Thabrany, mendorong MUI menetapkan vape sebagai barang haram. Ia memandang larangan tegas lebih aman untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan yang lebih besar.
Pandangan itu disampaikan dalam Focus Group Discussion bertema “Permasalahan Vape/Rokok Elektrik (REL)” di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026). Forum tersebut digelar Komisi Fatwa MUI untuk menghimpun pandangan sebelum merumuskan sikap resmi.
Pencegahan Diutamakan
Hasbullah menempatkan pencegahan sebagai pendekatan utama dalam menghadapi peredaran rokok elektrik. Menurutnya, risiko yang mungkin berkembang lebih luas sebaiknya dicegah sebelum menimbulkan mudarat bagi masyarakat.
Ia mengaitkan pandangan tersebut dengan prinsip hifzh an-nafs atau menjaga jiwa dalam maqashid syariah. Prinsip itu disebut selaras dengan pendekatan kedokteran pencegahan yang berfokus menghindari bahaya sejak awal.
Hasbullah juga mempertanyakan kesiapan pengawasan vape di Indonesia bila hanya dilakukan lewat pembatasan peredaran. Ia membandingkannya dengan Amerika Serikat yang mengawasi produk itu secara ketat melalui Food and Drug Administration atau FDA.
“Pertanyaannya apakah kemampuan Polri dan aparat hukum kita sama dengan di Amerika, mampu untuk seketat itu? Kalau tidak, bocornya banyak,” ungkapnya. Karena itu, ia menilai larangan yang jelas lebih aman ketimbang aturan pembatasan semata.
Ekonomi Bukan Dasar Penetapan Hukum
Dalam pemaparannya, Hasbullah menegaskan bahwa nilai ekonomi suatu produk tidak semestinya menentukan hukum agama. Ia mencontohkan khamar dan daging babi yang tetap dipandang haram meski memiliki perputaran ekonomi.
“Tetap saja hukum itu (haram) kalau menurut saya harusnya tetap tegas. Kalau namanya hukum Islam, ya kalau khamar haram, ya haram. Toh tetap ada industri di sini,” ujar Hasbullah.
Menurut dia, penetapan hukum agama perlu berdiri independen dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Sementara pengawasan serta penegakan aturan di lapangan menjadi tugas pemerintah dan aparat penegak hukum.
Ia turut merujuk kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam Surah Al-Kahfi ayat 60-82. Kisah itu dipandang menggambarkan tindakan yang tampak merugikan demi mencegah mudarat yang lebih besar.
“Mana yang lebih bermanfaat buat umat dan mana yang lebih mudarat?” kata Hasbullah. Ia menilai perlindungan kesehatan generasi bangsa perlu menjadi pertimbangan utama dalam menyusun aturan terkait rokok elektrik.
Kajian Belum Menjadi Fatwa
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, mengatakan pendalaman vape dilakukan dari berbagai sudut pandang. Masukan dari para narasumber FGD akan dipakai sebagai bahan kajian lanjutan Komisi Fatwa.
“Komisi Fatwa secara khusus melakukan tindak lanjut yang diawali dengan pendalaman mengenai vape dalam berbagai perspektifnya,” ujar Prof Ni’am. MUI belum menetapkan target waktu penerbitan fatwa terkait vape.
Setelah forum tersebut, pakar dan perwakilan lembaga dijadwalkan menyerahkan masukan tertulis. Tahap berikutnya mencakup kajian keagamaan, pembahasan intensif, penyusunan draf fatwa, hingga sidang Komisi Fatwa untuk penetapan.
Perhatian MUI terhadap produk rokok juga pernah dibahas dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang pada 2009. Keputusan saat itu menyebut merokok haram di tempat umum, bagi anak-anak, wanita hamil, serta pengurus MUI.
