Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai fatwa haram seharusnya diarahkan kepada cairan yang mengandung narkotika, bukan perangkat vape secara keseluruhan. Menurut dia, perangkat tersebut dimanfaatkan bandar narkoba sebagai media untuk memasukkan zat terlarang.
Nasir menyatakan vape tidak dapat langsung disamakan dengan cairan narkotika yang digunakan di dalamnya. Ia menyebut vape juga menjadi produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
“Vape-nya tidak haram. Dia adalah produk UMKM. Bandar narkoba memanfaatkan dan menggunakannya serta memasukkan cairan yang mengandung bahan narkotika ke dalam vape,” ujar Nasir kepada wartawan, Sabtu (16/10/2026).
Ia meminta pemberantasan narkotika tetap membedakan antara perangkat vape dan liquid yang mengandung bahan terlarang. “Yang diharamkan itu cairan yang mengandung narkotika, bukan vape,” jelas Nasir.
Dukungan untuk Kajian MUI
Nasir mendukung langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang meminta Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengkaji kemungkinan penerbitan fatwa haram terkait penggunaan vape. Namun, ia mengingatkan agar kajian tersebut turut mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku usaha yang memproduksi perangkat tersebut.
“Saya mendukung upaya Kapolri Jenderal Suyudi meminta MUI agar memberikan fatwa haram. Tapi memang harus hati hati agar usaha ekonomi masyarakat yang memproduksi vape tidak bangkrut,” ungkap Nasir.
Menurut Nasir, MUI dan Polri perlu mencari solusi yang dapat menekan penyalahgunaan perangkat tersebut untuk peredaran gelap narkotika. Langkah itu dinilai penting karena penyalahgunaan narkotika melalui cairan vape berpotensi mengancam generasi muda.
“Saya percaya bahwa MUI dan Polri akan mendapatkan solusi terkait pemanfaatan vape yang digunakan untuk mengedarkan secara gelap narkotika yang bertujuan membunuh generasi bangsa,” kata Nasir.
Penindakan dan Deteksi Dini
Nasir mengakui modus peredaran narkotika melalui liquid vape menjadi tantangan bagi Polri dan Badan Narkotika Nasional atau BNN. Karena itu, ia mendorong penindakan yang tegas dan terukur terhadap pihak yang menyalahgunakan perangkat tersebut.
Selain penindakan, ia meminta aparat memperkuat sosialisasi, edukasi, konsultasi hukum, serta deteksi dini di masyarakat. Kegiatan intelijen juga dinilai perlu melibatkan pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh di lingkungan warga.
“Kegiatan intelijen dalam upaya mendeteksi dini terkait peredaran vape yang berisi narkotika harus dilakukan dengan menggalang para pemangku kepentingan di tengah masyarakat yang memiliki pengaruh,” ungkap Nasir. Ia juga menyoroti keberadaan vape getar yang digunakan anak-anak muda.
Permintaan Kapolri kepada MUI
Sebelumnya, Suyudi meminta MUI mengkaji dan mengeluarkan fatwa haram terhadap penggunaan vape saat bersilaturahim ke Kantor MUI Pusat di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026). Permintaan itu muncul seiring perubahan modus peredaran narkotika dari bentuk padat menjadi cair.
Menurut Suyudi, narkotika cair dapat dimasukkan ke dalam perangkat vape sehingga sulit dikenali masyarakat. Cairan tersebut bahkan dapat menyerupai liquid biasa dari bentuk maupun aromanya, termasuk aroma buah-buahan.
“BNN dan Polri pun sulit membedakannya secara kasatmata karena bentuk dan wanginya sama, tetapi isinya narkotika cair,” kata Suyudi dilansir dari MUI Digital. Ia berharap dukungan MUI dapat memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui vape.
Suyudi juga mengungkapkan usulan pelarangan total rokok elektrik telah disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Usulan tersebut, menurut dia, mendapat respons positif.
