Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mempercepat penerapan label BPA pada kemasan air minum. Label tersebut diharapkan memberi informasi jelas kepada konsumen mengenai produk yang bebas BPA, berpotensi mengandung BPA, atau mengandung BPA.
BPOM dijadwalkan mulai memberlakukan kebijakan pelabelan itu pada 2028. KKI menilai waktu penerapan tersebut masih terlalu lama di tengah adanya produsen yang disebut belum memenuhi ketentuan mengenai migrasi BPA.
Ketua KKI David Maruhum Lumban Tobing menyampaikan permintaan itu dalam detikcom Leaders Forum pada Kamis (12/11/2026). Ia menyoroti jeda antara penerbitan aturan dan waktu berlakunya kewajiban informasi bagi konsumen.
"Dan akhirnya BPOM mengeluarkan aturan di tahun 2024 yang memberlakukan harus ada label informasi tentang ini mengandung BPA. Sayangnya, izin Pak Kepala BPOM, ini berlakunya baru 2028," kata David Tobing.
Aturan Kemasan Pangan Diperbarui
BPOM telah menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2026 tentang Kemasan Pangan. Regulasi ini menggantikan PerBPOM Nomor 20 Tahun 2019 dan memuat pengetatan sejumlah ketentuan, termasuk batas migrasi bahan dari kemasan pangan.
Salah satu perubahan penting menyangkut batas migrasi BPA atau bisphenol A pada kemasan polikarbonat. Batas tersebut diperketat dari 0,6 mg/kg menjadi 0,05 mg/kg.
Pengetatan batas migrasi itu menjadi dasar bagi KKI untuk mendorong percepatan penerapan label BPA. Menurut David, pembaruan aturan menunjukkan pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan telah bergerak lebih maju.
"Karena dengan adanya aturan baru ini, harusnya itu bisa dipercepat. Karena kalau 2028 baru dikasih label informasi, aturan baru ini saja sudah lebih maju. Karena tahun depan sudah bukan 0,6 mg/kg lagi, tapi 0,3 mg/kg (migrasi BPA)," katanya.
Informasi untuk Konsumen
KKI menilai pelabelan dapat membantu konsumen mengenali informasi terkait kandungan BPA pada produk kemasan. Informasi tersebut dinilai penting agar konsumen memiliki dasar saat menentukan produk yang akan dikonsumsi.
David juga mengapresiasi langkah BPOM dalam memperbarui aturan perlindungan konsumen dari paparan zat yang berasal dari kemasan pangan. Ia menilai peran regulator diperlukan untuk memastikan ketentuan kemasan dijalankan oleh produsen.
"Kami sangat mengapresiasi, karena dengan begini konsumen tentunya terlindungi. Selain mungkin dia kalau salah mengonsumsi, itu mungkin kesadarannya dia yang kurang," katanya.
Menurutnya, pengaturan terhadap kemasan merupakan bagian dari upaya perlindungan konsumen yang dapat dilakukan regulator. "Tapi paling tidak, sebagai regulator, BPOM telah menunjukkan bahwa mereka ini tujuannya melindungi konsumen dengan mengatur tadi kemasannya," tutupnya.
