PB Porprov XV Jawa Barat 2026 memberikan penjelasan atas sejumlah persoalan yang muncul selama penyelenggaraan pertandingan. Isu yang dibahas mencakup podium BMX, pembayaran sewa venue kolam renang, keributan kickboxing, serta dugaan paku payung di lintasan triathlon.
Koordinator Tenaga Ahli PB Porprov XV Jawa Barat 2026, Paras Sujiwo, menyatakan panitia terbuka terhadap kritik dari masyarakat dan insan media. Masukan tersebut disebut akan digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan ajang olahraga provinsi tersebut.
Penjelasan Podium BMX
Paras menjelaskan podium untuk Upacara Penghormatan Pemenang atau UPP cabang BMX sebenarnya sudah tersedia. Kendala terjadi karena perlengkapan dari tim pelaksana terlambat dikirim ke lokasi.
Ia menegaskan keterlambatan itu tidak berarti podium tidak disiapkan oleh panitia. “Podium itu sudah ada, bukan tidak ada. Semuanya sudah tersedia, hanya ada keterlambatan,” kata Paras dalam keterangan persnya.
PB Porprov menyatakan insiden tersebut akan menjadi perhatian dalam evaluasi penyelenggaraan. Panitia berupaya mencegah kendala serupa terjadi pada pertandingan dan seremoni berikutnya.
Kewajiban Sewa Venue
Terkait sewa venue kolam renang, PB Porprov mengakui masih ada kewajiban yang sedang dalam proses penyelesaian. Paras menegaskan panitia tetap bertanggung jawab memenuhi seluruh kewajiban pembayaran tersebut.
Pembayaran untuk venue cabang olahraga berkuda, menurut penjelasan panitia, telah diselesaikan. Untuk kewajiban lain yang belum tuntas, komunikasi dengan pihak terkait tetap dilakukan.
“PB Porprov tidak akan lari dari tanggung jawab. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang mengalami keterlambatan, kami akan tetap berkomunikasi dan menyelesaikan semua kewajiban, termasuk pembayaran sewa venue,” Paras menjelaskan.
Pengamanan Cabang Berisiko Tinggi
Panitia juga menyoroti keributan pada pertandingan kickboxing antara kontingen Sukabumi dan Kota Bekasi. Kejadian itu diduga berawal dari kesalahpahaman yang melibatkan wasit dan juri.
Untuk mencegah gangguan serupa, PB Porprov berkoordinasi dengan kepolisian dan menambah petugas keamanan pada cabang yang dinilai berisiko tinggi. Penambahan personel dilakukan salah satunya pada pertandingan MMA.
Jumlah petugas keamanan untuk MMA ditingkatkan dari 30 personel menjadi 50 orang. Penetapan wasit dan juri merupakan kewenangan KONI Jawa Barat, sedangkan PB Porprov bertugas menyediakan sarana dan prasarana pertandingan.
Panitia telah menyiapkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui dewan hakim di tingkat venue hingga tingkat pusat. Fasilitas untuk proses tersebut juga tersedia di Hotel Horison.
Laporan Paku Payung dan Perubahan Rute
Dugaan penyebaran paku payung di lintasan triathlon disebut sebagai tindakan kriminal yang membahayakan peserta. Laporan terkait kejadian itu telah disampaikan kepada kepolisian dan panitia menunggu hasil investigasi.
Pada cabang road bike, rute yang semula direncanakan dari Harapan Indah hingga Jonggol diubah menjadi hanya berada di wilayah Kota Bekasi. Perubahan itu dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan serta kompleksitas pengamanan lintas wilayah.
PB Porprov telah berkoordinasi dengan kepolisian, Satpol PP, dan instansi terkait untuk pengamanan perlombaan. Kebutuhan pengamanan untuk agenda tersebut diperkirakan mencapai hampir 100 personel.
Paras mengakui pelaksanaan Porprov Jawa Barat 2026 masih memiliki kekurangan dan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaksempurnaan yang terjadi. Seluruh masukan yang diterima panitia akan digunakan dalam evaluasi penyelenggaraan pertandingan.
