Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dirancang untuk mendorong perputaran ekonomi desa melalui pemangkasan rantai distribusi dan penghubung antara produsen serta konsumen. Namun, program ini menghadapi tiga paradoks utama, yakni mandat yang terlalu luas, pelaksanaan yang belum matang, dan arah usaha yang belum seragam.
Sejak awal 2025, berbagai pejabat menyematkan banyak tujuan kepada KDMP. Koperasi ini disebut dapat mengatasi tengkulak, rentenir, pinjaman online, stabilitas harga pangan, hingga kebutuhan dasar masyarakat.
Pada Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto merangkum peran KDMP sebagai penyedia obat murah, pupuk, sembako, gudang, dan fasilitas penyimpanan hasil pertanian. Wacana lain juga menempatkan koperasi desa sebagai pengelola klinik, PLTS, tambang, perkebunan sawit, bahkan saluran pembayaran gaji ASN.
Mandat Terlalu Luas
Elinor Ostrom dan Michael Cox dalam Moving Beyond Panaceas mengingatkan dua jebakan kebijakan panasea. Pertama, kebijakan yang terlalu seragam untuk konteks berbeda, dan kedua, model kelembagaan yang diberi fungsi terlalu luas tanpa mekanisme kerja yang jelas.
KDMP memperlihatkan dua persoalan tersebut sekaligus. Pemerintah mendorong pembentukan koperasi secara masif dengan pola intervensi relatif sama, padahal desa memiliki potensi ekonomi, struktur sosial, dan kapasitas organisasi yang berbeda.
Di sisi lain, satu koperasi dibebani tugas yang memerlukan kemampuan sangat beragam. Mengatasi tengkulak membutuhkan rancangan rantai pasok dan akses pasar, sementara pengelolaan tambang maupun PLTS memerlukan keahlian teknis, modal, serta tata kelola khusus.
Anggota DPR Komisi VI Darmadi Durianto dalam rapat kerja pada Mei 2025 dan Juni 2026 meminta penjelasan mengenai model bisnis KDMP. Pertanyaan itu muncul karena batas mandat dan cara kerja koperasi belum tergambar secara tuntas.
Pembiayaan Berubah Menjadi Infrastruktur
Skema pembiayaan KDMP juga mengalami perubahan arah. Melalui PMK Nomor 49 Tahun 2025, koperasi semula diminta menyiapkan proposal bisnis untuk memperoleh pinjaman bank Himbara hingga Rp 3 miliar.
Dari plafon tersebut, belanja operasional dibatasi maksimal Rp 500 juta dan sisanya diarahkan untuk belanja modal. Kebijakan berikutnya melalui Inpres Nomor 17 Tahun 2025 dan PMK Nomor 15 Tahun 2026 mengarahkan pembiayaan pada pembangunan gerai, pergudangan, serta kelengkapan koperasi melalui PT Agrinas Pangan Nusantara.
Pengembalian pembiayaan ditopang penyaluran DAU/DBH atau Dana Desa, sedangkan aset menjadi milik pemerintah daerah atau desa. Perubahan ini menggeser orientasi dari pembiayaan usaha berbasis rencana bisnis lokal menuju pembangunan infrastruktur fisik.
Per 20 Oktober 2026, sebanyak 28.662 bangunan KDMP dilaporkan telah rampung. Namun, sekitar 10.070 unit baru dinyatakan memenuhi persyaratan dan siap beroperasi, meski sekitar 28.626 manajer telah ditetapkan.
Perpres Nomor 82 Tahun 2026 juga menugaskan Agrinas mengelola gerai selama dua tahun. Di sejumlah lokasi, kesiapan operasional masih menjadi persoalan, termasuk ketersediaan barang yang belum lengkap.
Contohnya, KDMP Padalarang di Bandung Barat dilaporkan hanya memiliki 47 jenis produk atau stock keeping unit (SKU), menurut Pikiran Rakyat pada 19/10. Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan warung Madura yang disebut memiliki sedikitnya 200 SKU.
Arah Usaha yang Berbeda
Menko Pangan dalam online gathering dengan para manajer menyatakan KDMP merupakan infrastruktur pemerintah untuk penyaluran bantuan. Manajer juga diminta tidak terlalu fokus menjual barang ritel seperti sabun, sampo, atau mi instan karena harus bersaing dengan toko kelontong dan minimarket.
Menurut arahan tersebut, koperasi seharusnya berperan sebagai offtaker hasil pertanian warga desa dengan harga standar pemerintah. Namun, bentuk gerai yang luas dan pasokan produk ritel dari Agrinas menunjukkan adanya orientasi lain yang menyerupai ritel modern berbasis fast-moving consumer goods.
Perbedaan pandangan antara Menko Pangan, Menteri Koperasi, dan Agrinas berpotensi membingungkan manajer KDMP di lapangan. Kondisi ini mencerminkan persoalan koordinasi, ketika satu pelaksana dapat menerima arahan dari lebih dari satu pihak dengan tujuan yang tidak sepenuhnya sama.
Program KDMP pada akhirnya tidak hanya bergantung pada pembangunan gerai dan penetapan pengurus. Kejelasan mandat, kesiapan usaha, serta keselarasan kebijakan antarlembaga akan menentukan apakah koperasi dapat menjalankan fungsi ekonominya secara nyata di desa.
