Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kondisi ekonomi Indonesia tetap kuat dan solid di tengah dinamika politik terkait niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur. Pemerintah masih memantau perkembangan setelah pernyataan resmi dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Airlangga menilai persepsi pasar modal masih positif saat situasi politik berkembang. Ia juga menekankan perlunya menjaga fundamental ekonomi dan stabilitas nasional.
“Masih kita tunggu tadi ada apa namanya statement resmi dari Menteri Sesneg. Kita monitor itu saja,” ujar Airlangga saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan itu disampaikan ketika Airlangga ditanya mengenai kemungkinan dampak dinamika politik terhadap kondisi ekonomi. Ia menyebut pemerintah memilih terus mencermati perkembangan yang ada.
Pasar Modal dan Iklim Investasi
Airlangga optimistis pasar modal serta iklim investasi tetap terjaga. Menurutnya, persepsi yang tercermin di pasar saham hingga saat ini masih positif.
Penilaian tersebut menjadi dasar pandangannya bahwa ekonomi nasional masih berada dalam kondisi solid. Ia menempatkan penguatan fundamental ekonomi sebagai hal yang perlu dijaga di tengah perubahan temperatur politik.
“Kan pertama kondisi ekonomi kita kuat dan hari ini juga persepsi di stock market juga masih positif. Jadi kita harus menjaga fundamental ekonomi dengan apa? Berbagai kegiatan ataupun temperatur di politik, tapi relatif kalau kita lihat situasi di DPR juga solid, kemudian ekonomi juga solid. Jadi ya kita monitor saja,” beber Airlangga.
Airlangga turut menyinggung kondisi di DPR yang menurutnya relatif solid. Situasi parlemen itu disebut sebagai salah satu unsur yang mendukung stabilitas nasional.
Fokus pemerintah, menurut Airlangga, tetap pada pemantauan perkembangan dan penjagaan fondasi ekonomi. Ia tidak menyampaikan adanya perubahan penilaian terhadap iklim investasi pada saat pernyataan tersebut diberikan.
Pertemuan Gibran dan Prabowo
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, Gibran menyatakan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Prasetyo mengatakan pertemuan antara keduanya berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Niat mundur tersebut berkaitan dengan dinamika yang berkembang menyusul keputusan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama bapak presiden, bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Menurut Prasetyo, Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Presiden disebut memberikan masukan kepada Gibran dalam pertemuan itu.
Putusan MK dan MA
Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan tidak menemukan ijazah Gibran sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri. Mahkamah Agung juga memutuskan surat keterangan pendidikan Gibran tidak sah dan batal.
Kedua putusan itu memicu desakan agar Gibran mundur atau dimakzulkan. Sejumlah anggota DPR juga telah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat terkait nasib Gibran.
Di tengah rangkaian perkembangan tersebut, Airlangga menegaskan bahwa kondisi ekonomi dan persepsi pasar saham masih positif. Pemerintah, kata dia, akan terus memonitor dinamika politik sambil menjaga fundamental ekonomi.
