Polemik mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berlanjut setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan terkait Surat Keterangan Penyetaraan yang diterbitkan pada 2019. Putusan tersebut menyatakan surat keterangan itu batal dan mewajibkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabutnya.
Persoalan ini sebelumnya juga dibahas dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, yang menghadirkan keterangan pejabat pendidikan serta atase pendidikan Indonesia di Singapura dan Australia. Pembahasan menyoroti proses penilaian riwayat pendidikan Gibran yang ditempuh di Indonesia, Singapura, dan Australia.
Penilaian Riwayat Pendidikan
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, menjelaskan penyetaraan pendidikan luar negeri tidak hanya menilai satu dokumen tertentu. Proses itu, menurutnya, menilai dokumen dan hasil belajar dari sistem pendidikan asing untuk menentukan padanannya dalam sistem pendidikan nasional.
Gogot menyatakan dokumen asli pendidikan tetap diterbitkan oleh institusi pendidikan di luar negeri. Kementerian, kata dia, menerbitkan hasil penilaian kesetaraan berdasarkan dokumen yang diajukan pemohon.
Permohonan penyetaraan Gibran pada 2019 mencakup dokumen hasil belajar dari SMP Negeri 1 Surakarta, Orchid Park Secondary School di Singapura, serta UTS Insearch di Australia. Tim penilai disebut melihat rangkaian dokumen tersebut sebagai satu rekam pendidikan yang saling berkesinambungan.
Dalam penjelasannya, sertifikat O-Level tidak ditempatkan secara otomatis sebagai ijazah SMA Indonesia. Dokumen itu diposisikan sebagai bagian dari rekam pendidikan pada jenjang menengah yang dinilai bersama dokumen lain.
Penilaian dilakukan melalui aspek administrasi dan substantif. Aspek administrasi mencakup urutan riwayat pendidikan, identitas, rapor, sertifikat, transkrip, serta ijazah jenjang sebelumnya.
Aspek substantif dilakukan dengan membandingkan hasil belajar di luar negeri dengan kurikulum dan kompetensi dalam sistem pendidikan nasional. Mata kuliah di UTS Insearch, seperti akuntansi, manajemen keuangan, hukum bisnis dan etika, pemasaran, mikroekonomi, serta manajemen, disandingkan dengan struktur pembelajaran SMK bidang akuntansi dan keuangan.
Keterangan Atase Pendidikan
Atase Pendidikan KBRI Singapura Nur Aeni Ariyanti menyampaikan bahwa penelusuran dokumen di KBRI tidak menemukan arsip pendidikan atas nama Gibran. Keterangan itu diberikan saat menjawab pertanyaan dalam persidangan MK.
Nur Aeni juga menjelaskan Orchid Park Secondary School merupakan sekolah menengah negeri di Yishun, Singapura. Sekolah tersebut berada di bawah Kementerian Pendidikan Singapura dan menerapkan kurikulum nasional negara itu.
Gibran disebut melanjutkan pendidikan ke UTS Insearch di Australia setelah menempuh pendidikan di Singapura. Ia kemudian melanjutkan studi Manajemen di Management Development Institute of Singapore dan menyelesaikan studi pada 2010.
Atase Pendidikan KBRI Canberra yang diwakili Yuli Rahmawati juga menyatakan tidak menemukan pengajuan permohonan atas nama Gibran dalam arsip hardcopy maupun softcopy. Yuli menerangkan bahwa program pendidikan di Australia dapat berbentuk foundation dan diploma, dengan dokumen kelulusan serta transkrip sesuai jenjangnya.
Putusan Mahkamah Agung
Mahkamah Agung kemudian mengabulkan gugatan yang diajukan Subhan terkait Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Dalam amar putusan, MA menyatakan surat tersebut batal.
MA juga mewajibkan Kemendikdasmen mencabut surat keterangan tersebut. Selain itu, termohon kasasi dihukum membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, dengan biaya kasasi ditetapkan Rp400.000.
Perkara ini turut melibatkan sejumlah pemohon, antara lain Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma MS Sihombing. Para pemohon mendalilkan adanya persoalan pada syarat pendidikan Gibran ketika menjadi calon wakil presiden.
