Kementerian Keuangan telah mencairkan restitusi pajak senilai Rp 208,68 triliun hingga 31 Oktober 2026. Nilai tersebut meningkat 5,02% dibandingkan realisasi Rp 198,71 triliun pada September 2026.
Direktorat Jenderal Pajak atau DJP memprioritaskan percepatan pencairan pengembalian pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah serta industri padat karya. Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung likuiditas usaha dan menjaga aktivitas produksi.
Realisasi restitusi pajak untuk UMKM mencapai Rp 7,14 triliun sampai Oktober 2026. Dana tersebut terkait dengan 125.375 wajib pajak UMKM yang mengajukan permohonan restitusi.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyatakan percepatan pencairan menjadi perhatian khusus pemerintah. “Untuk figur restitusi yang sudah dicairkan total sampai 31 Oktober 2026 (adalah) Rp 208,68 triliun. Memang benar sesuai arahan, kita mengutamakan percepatan untuk realisasi restitusi UMKM dan industri padat karya,” ujar Bimo dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Pencairan restitusi bagi UMKM meningkat cukup besar pada September-Oktober 2026. Rata-rata pencairannya mencapai Rp 604,91 miliar per bulan, naik 86,5% dibandingkan rata-rata Rp 324,33 miliar per bulan pada Mei-Agustus 2026.
Kenaikan laju pencairan tersebut menunjukkan percepatan dibandingkan periode sebelumnya. Bimo menyebut rata-rata pencairan pada September hingga Oktober hampir dua kali lipat dari rata-rata selama Mei hingga Agustus.
Pencairan restitusi untuk sektor industri padat karya tercatat sebesar Rp 4,9 triliun. Nilai itu berasal dari 2.767 wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian pajak.
Realisasi di sektor ini telah mencapai 92,1% dari total permohonan yang berasal dari industri padat karya. Pada September-Oktober 2026, rata-rata pencairannya mencapai Rp 363,27 miliar.
Rata-rata tersebut meningkat 55,8% dibandingkan pencairan pada Mei-Agustus 2026 yang sebesar Rp 233,21 miliar. Perbedaan laju pencairan ini menjadi dasar penguatan percepatan bagi sektor dengan penyerapan tenaga kerja besar.
Masih terdapat permohonan senilai Rp 418 miliar yang harus dicairkan pada November-Desember 2026. Percepatan restitusi untuk UMKM dan industri padat karya ditujukan untuk menopang keberlangsungan usaha, produksi, serta penyerapan tenaga kerja.
DJP menegaskan percepatan pencairan tidak menghilangkan proses pengawasan atas permohonan pengembalian pajak. Setiap restitusi pajak tetap melalui audit yang disesuaikan dengan manajemen risiko.
“Semua restitusi dilakukan audit sesuai dengan manajemen risiko untuk menjaga akuntabilitas dan integritas dari sistem perpajakan kami,” ujar Bimo. Langkah tersebut dimaksudkan agar percepatan pelayanan tetap berjalan seiring dengan penjagaan integritas sistem perpajakan.
