Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan pemerintah tidak bertindak sebagai “tukang sensor” dalam mengawasi ruang digital. Pemutusan akses terhadap konten di platform harus mengikuti aturan, klasifikasi muatan ilegal, serta prosedur yang berlaku.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarin, mengatakan penghapusan konten tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Menurut dia, kewenangan pemerintah lebih diarahkan pada tata kelola platform digital atau digital governance.
“Dalam melaksanakan kewenangannya itu Komidigi bukan tukang sensor, Kominfo mendorong adanya moderasi, dan tentunya dibarengi dengan moderasi ada literasi juga kepada pengguna, dan ini yang kita dorong terus melalui prioritas-prioritas di dalam program Komdigi,” jelas Mediodecci di kantor Kemkomdigi, Jumat (13/11/2026). Pernyataan itu menekankan bahwa pengawasan konten juga disertai upaya peningkatan literasi bagi pengguna ruang digital.
Ia menyatakan Komdigi tidak dapat memutus akses tanpa dasar yang jelas. Dasar tersebut dapat berupa klasifikasi muatan ilegal, aduan masyarakat, maupun laporan dari lembaga resmi.
“Komdigi tidak bisa memutus akses secara sewenang-wenang tanpa ada klasifikasi muatan ilegal atau aduan masyarakat atau lembaga resmi,” katanya. Prinsip itu menjadi pembatas dalam pelaksanaan moderasi konten oleh pemerintah.
Kewenangan Berdasarkan UU ITE
Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, pemerintah dapat memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap konten yang melanggar hukum. Namun, kewenangan tersebut tidak berlaku tanpa batas bagi seluruh jenis konten.
Komdigi disebut hanya dapat langsung memutus akses terhadap dua kategori, yakni perjudian daring dan pornografi. Kedua kategori itu juga telah dikoordinasikan dengan platform agar masuk dalam pedoman komunitas serta sistem moderasi mandiri masing-masing platform.
“Jadi, konten yang bisa diputus secara langsung oleh Kominfo hanya dua, perjudian online dan pornografi,” ungkap Mediodecci. Untuk konten di luar dua kategori itu, diperlukan proses pemeriksaan dan koordinasi dengan pihak yang berwenang.
Konten perdagangan ilegal, misalnya, perlu ditangani dengan melibatkan Kementerian Perdagangan atau Kementerian Keuangan. Sementara konten mengenai obat dan makanan tanpa izin edar harus melalui verifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.
Mediodecci juga menegaskan bahwa Komdigi tidak melakukan penyidikan maupun penegakan hukum pidana secara mandiri. Ia menyebut konstitusi menjadi salah satu batas yang mengatur kewenangan pemerintah dalam penanganan konten digital.
Mekanisme Laporan dan Notifikasi Platform
Penurunan konten dimulai dari penerimaan laporan melalui patroli siber, aduan masyarakat, laporan instansi pemerintah, atau aparat penegak hukum. Komdigi kemudian memverifikasi data serta bukti pendukung sebelum mengirimkan notifikasi kepada platform digital.
Notifikasi tersebut dapat memuat sejumlah tautan konten yang diduga melanggar ketentuan. Mediodecci menyebut satu batch pengiriman biasanya berisi antara 200 hingga 400 tautan yang harus direspons oleh platform.
“Jadi kita memberikan notifikasi bahwa terdapat satu batch isinya konten ABCD, dan itu biasa satu batch antara 200 sampai 400 link dalam satu kali pengiriman, yang harus mereka respon,” ujarnya. Platform dapat menyetujui permintaan itu, mengajukan keberatan, atau meminta tambahan waktu untuk melakukan verifikasi.
Untuk konten mendesak, proses penurunan disebut memiliki batas waktu empat jam setelah perintah diterbitkan. Komdigi menggunakan sistem bernama SAMAN untuk mendeteksi kepatuhan platform terhadap jangka waktu dan service level agreement yang ditetapkan.
Sistem tersebut dapat mengeluarkan surat teguran dan kode billing apabila denda telah diterbitkan. Mekanisme itu dirancang agar penanganan konten berjalan melalui prosedur, koordinasi, dan batas kewenangan yang jelas.
