Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2026 senilai Rp900.000 ditujukan bagi pekerja yang memenuhi ketentuan pemerintah. Namun, calon penerima dapat gagal memperoleh bantuan apabila data atau status kepesertaannya tidak sesuai persyaratan.
Salah satu syarat utama ialah pekerja menerima gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 atau setara UMK/UMP. Ketentuan pencairan bantuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
Syarat Dasar Penerima
Penerima harus berstatus sebagai pekerja atau buruh dan merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan. Mereka juga wajib tercatat sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai Agustus 2026.
BSU tidak diberikan kepada Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Calon penerima juga harus memiliki rekening aktif pada bank penyalur atau Pos Penyalur.
Bank penyalur yang disebutkan meliputi BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan BSI. Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan atau PKH pada tahun anggaran berjalan diprioritaskan sebelum subsidi upah disalurkan.
Lima Penyebab BSU Gagal Diterima
BPJS Ketenagakerjaan mencantumkan sejumlah kondisi yang dapat membuat peserta tidak menerima BSU 2026. Penyebabnya tidak hanya berkaitan dengan batas penghasilan, tetapi juga validitas data kepesertaan dan rekening.
- Tidak memenuhi persyaratan. Peserta tidak dapat memperoleh BSU apabila tidak memenuhi salah satu ketentuan yang diatur dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.
- Sudah menerima bantuan lain. Penerima PKH pada tahun berjalan saat BSU dicairkan tidak memperoleh bantuan ini, termasuk seluruh anggota keluarga dalam satu kartu keluarga yang terdaftar di PKH.
- Data rekening bermasalah. Rekening yang terduplikasi, tidak aktif, tidak valid, atau dibekukan dapat menghambat penyaluran bantuan.
- Data tidak sesuai NIK. Ketidaksesuaian data dengan nomor induk kependudukan menjadi alasan peserta gagal menerima bantuan.
- Belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Peserta yang tidak tercatat dalam BPJS Ketenagakerjaan tidak memenuhi salah satu syarat dasar penerima.
Data rekening perlu diperhatikan karena menjadi jalur penyaluran bantuan bagi pekerja yang lolos verifikasi. Rekening harus aktif serta sesuai dengan data kependudukan dan kepesertaan yang tercatat.
Cara Memantau Status Penerima
Pekerja dapat memantau status BSU melalui laman resmi bsu.kemnaker.go.id. Pada laman tersebut, pengguna dapat memilih menu “Cek NIK”, mengisi data diri secara lengkap, lalu menekan tombol pengecekan.
Akses pengecekan status penerima BSU 2026 belum dibuka secara penuh. Masyarakat dapat memantau pembaruan melalui situs resmi dan akun media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
Keterangan di laman BSU Kemnaker menyebut, “Mekanisme pengecekan status penerima BSU 2026 akan diumumkan secara resmi oleh Kementerian Ketenagakerjaan.” Masyarakat juga diimbau hanya mengakses kanal resmi dan tidak memberikan data pribadi melalui tautan yang tidak terverifikasi.
