Direktorat Jenderal Pajak telah mencairkan restitusi pajak senilai Rp 208,68 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka ini naik 5,02% dibandingkan realisasi Rp 198,71 triliun pada September 2026.
Percepatan pencairan diarahkan terutama bagi pelaku UMKM dan industri padat karya. Langkah ini ditujukan untuk membantu likuiditas usaha, menjaga produksi tetap berjalan, serta mendukung penyerapan tenaga kerja.
Pengawasan Tetap Berjalan
Percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak menghilangkan proses pengawasan. DJP menyatakan seluruh permohonan restitusi tetap melalui audit berbasis manajemen risiko.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menegaskan mekanisme itu penting untuk menjaga sistem perpajakan. “Semua restitusi dilakukan audit sesuai dengan manajemen risiko untuk menjaga akuntabilitas dan integritas dari sistem perpajakan kami,” ujar Bimo.
Bimo menyampaikan pencairan restitusi meningkat pada September hingga Oktober 2026. Kenaikan tersebut sejalan dengan arahan untuk mendahulukan pelaku usaha kecil dan sektor yang banyak menyerap pekerja.
“Untuk figur restitusi yang sudah dicairkan total sampai 31 Oktober 2026 (adalah) Rp 208,68 triliun. Memang benar sesuai arahan, kita mengutamakan percepatan untuk realisasi restitusi UMKM dan industri padat karya,” ujar Bimo dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Realisasi bagi UMKM
Restitusi pajak untuk UMKM mencapai Rp 7,14 triliun hingga Oktober 2026. Nilai itu berasal dari permohonan yang diajukan oleh 125.375 wajib pajak UMKM.
Rata-rata pencairan untuk kelompok UMKM pada September-Oktober mencapai Rp 604,91 miliar per bulan. Angka tersebut naik 86,5% dari rata-rata Rp 324,33 miliar per bulan pada Mei-Agustus 2026.
Menurut Bimo, nominal pencairan bulanan pada September dan Oktober hampir dua kali lipat dibandingkan rata-rata periode Mei hingga Agustus. Perubahan ini menunjukkan proses pencairan bagi pelaku UMKM berjalan lebih cepat pada dua bulan terakhir tersebut.
Industri Padat Karya
Pencairan restitusi untuk industri padat karya tercatat Rp 4,9 triliun hingga Oktober 2026. Jumlah itu berkaitan dengan pengajuan dari 2.767 wajib pajak.
Nilai yang telah dicairkan setara 92,1% dari seluruh permohonan pada kelompok industri tersebut. Masih ada permohonan senilai Rp 418 miliar yang perlu dicairkan selama November-Desember 2026.
Rata-rata pencairan di sektor padat karya mencapai Rp 363,27 miliar pada September-Oktober 2026. Nilainya meningkat 55,8% dibandingkan rata-rata Rp 233,21 miliar pada Mei-Agustus 2026.
Sektor padat karya mendapat perhatian karena aktivitas produksinya berkaitan langsung dengan kebutuhan tenaga kerja. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang lebih cepat diharapkan bisa membantu usaha menjaga kelangsungan kegiatan produksinya.
