Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan memantau pelaksanaan pengaturan restitusi pajak setelah muncul keluhan dari dunia usaha. Proses pencairan restitusi dilaporkan mengganggu arus kas sejumlah perusahaan.
Purbaya menyatakan akan menyelesaikan persoalan yang dialami pengusaha. Ia menduga hambatan tersebut terjadi karena petugas pajak tidak sepenuhnya memahami arahan yang sebelumnya diberikan mengenai pengawasan restitusi.
“Saya akan monitor, saya akan bereskan nanti,” kata Purbaya kepada pewarta, Selasa (8/9/2026). Ia belum merinci tindakan teknis yang akan diterapkan untuk mengatasi kendala pencairan tersebut.
Laporan Dunia Usaha
Keluhan mengenai restitusi turut dibahas dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa Kementerian Perindustrian menerima laporan dari KADIN Indonesia.
Laporan itu menyebut banyak persoalan dalam proses restitusi yang berdampak pada arus kas perusahaan. Pelaku usaha membutuhkan kepastian terhadap proses pencairan yang sedang berjalan agar kegiatan perusahaan tidak terganggu.
Kementerian Perindustrian telah menyiapkan rencana pertemuan dengan Kementerian Keuangan. Pertemuan itu direncanakan untuk membahas tindak lanjut atas persoalan yang disampaikan kalangan usaha.
Pengawasan Tidak Untuk Semua Sektor
Menurut Purbaya, instruksi untuk memperketat pengawasan restitusi semula hanya ditujukan kepada sektor batu bara. Arahan tersebut tidak dimaksudkan diterapkan secara menyeluruh pada sektor usaha lain.
Pemerintah saat itu memberi perhatian pada restitusi yang terkait sumber daya alam. Purbaya mengaitkan pengawasan tersebut dengan pembayaran subsidi Rp25 triliun kepada perusahaan batu bara.
“Restitusi kan dicurigai waktu itu yang sumber daya alam, saya bayar subsidi Rp25 triliun ke perusahaan batu bara. Sebenarnya itu yang dimonitor, tapi enggak tahu pelaksanaannya agak geser sedikit,” kata Purbaya.
Pernyataan itu mengindikasikan adanya kemungkinan perbedaan antara sasaran kebijakan dan praktik pelaksanaannya. Pemantauan akan dilakukan untuk melihat apakah pengawasan telah bergeser dari tujuan awal.
Fokus Pada Kelancaran Pencairan
Masalah restitusi bukan hanya terkait pengawasan pada industri tertentu, tetapi juga menyangkut kelancaran dana bagi perusahaan. Gangguan pada pencairan dapat memengaruhi arus kas yang dibutuhkan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan mereka.
Koordinasi Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan diharapkan memperjelas titik kendala dalam proses tersebut. Di sisi lain, Purbaya menegaskan pengawasan restitusi sektor batu bara perlu kembali diarahkan pada sasaran semula.
Pemerintah kini menghadapi kebutuhan untuk menata pelaksanaan pengawasan sekaligus menindaklanjuti keluhan perusahaan. Langkah pemantauan yang dijanjikan Purbaya akan menjadi bagian dari penanganan hambatan restitusi pajak.
