LPS mengajukan batas maksimal penjaminan polis Rp500 juta secara kumulatif untuk setiap pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Batas itu disebut mampu menjangkau sekitar 97% sampai 99% polis maupun tertanggung.
Rancangan batas penjaminan tersebut menjadi bagian dari persiapan Program Penjaminan Polis. Program itu masih menunggu ketentuan yang disusun melalui Peraturan Pemerintah.
Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba, menyampaikan usulan itu dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Kamis, 10 September 2026. Menurutnya, nilai Rp500 juta telah memberikan cakupan tinggi di industri perasuransian.
“Batas maksimal secara kumulatif, itu kami usulkan Rp500 juta. Kenapa kami usulkan 500 juta? Karena ini sudah mencakup 97-99% dari polis maupun dari tertanggung. Jadi ini sudah cukup tinggi,” ucapnya.
Tiga Bentuk Kewajiban
Nilai Rp500 juta yang diusulkan tidak diterapkan terpisah pada setiap kewajiban. Limit itu berlaku kumulatif terhadap seluruh kewajiban LPS dalam mekanisme penjaminan polis.
Pembayaran atas klaim yang telah jatuh tempo menjadi bentuk kewajiban pertama. Kewajiban berikutnya adalah pembayaran nilai polis apabila polis tidak dapat dilanjutkan.
LPS juga memasukkan pemindahan polis kepada perusahaan asuransi lain dalam cakupan kewajiban tersebut. Ketiganya dihitung dalam satu batas maksimal penjaminan sebesar Rp500 juta.
“Yang ketiga, itu memindahkan polis ke perusahaan asuransi lain. Jadi ini ada tiga, Rp500 juta itu diterapkan untuk tiga kewajiban LPS ini secara kumulatif,” jelasnya.
Cakupan Melewati Patokan Minimum
LPS menyebut tingkat cakupan dari limit yang diusulkan telah melampaui patokan minimum 90%. Berdasarkan ukuran coverage, penjaminan diperkirakan dapat mencakup lebih dari 95%.
Selain coverage, LPS membandingkan nilai penjaminan dengan PDB per kapita Indonesia dan praktik di negara lain. Limit Rp500 juta dinilai setara sekitar enam kali PDB per kapita.
Sebagai pembanding, batas penjaminan simpanan perbankan sebesar Rp2 miliar setara sekitar 24 kali PDB per kapita. Perbandingan tersebut digunakan LPS untuk menilai kewajaran nilai yang diajukan.
“Yang pertama, dari sisi coverage itu sudah sesuai dengan benchmark, yang minimal 90%, ini bahkan sudah mencapai di atas 95%, dan dari sisi kalau kita lihat best practices-nya, kita juga sudah ada di dalam range yang wajar, enam kali dari PDB,” ucapnya.
Syarat Objek Penjaminan
Objek yang dipaparkan dalam skema penjaminan mencakup utang klaim dan polis aktif. Utang klaim adalah nilai klaim yang tercantum dan telah menjadi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
Untuk polis aktif, jaminan berkaitan dengan nilai wajar polis yang digunakan dalam pengembalian hak atau pengalihan polis. Pengalihan dapat ditujukan kepada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah penerima maupun perantara.
Polis harus tercatat dalam pembukuan perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah agar dapat dijamin. Polis tersebut juga harus memenuhi syarat dan ketentuan serta tidak terindikasi melakukan perbuatan yang merugikan atau membahayakan kelangsungan usaha perusahaan.
LPS menargetkan Peraturan Pemerintah terkait Program Penjaminan Polis segera terbit pada kuartal III/2026. Skenario optimistis yang masih digunakan menempatkan awal pelaksanaan program pada April 2027, sedangkan skenario moderat pada Juli 2027.
