Rekaman konvoi komunitas mobil yang dikawal kendaraan patwal saat melintasi lampu merah beredar di media sosial. Peristiwa itu memicu pertanyaan mengenai urgensi pengawalan bagi rombongan komunitas.
Video tersebut diunggah oleh akun TikTok Indonesia Pajero Sport Club (IPS) dan kemudian tersebar di sejumlah akun media sosial. Dalam rekaman, rombongan tetap melaju ketika melewati persimpangan meski lampu lalu lintas menunjukkan warna merah.
Terdengar arahan kepada peserta konvoi untuk tidak berhenti saat menghadapi traffic light merah. “Jalan terus jangan berhenti, TL (traffic light) merah jangan berhenti, jalan terus semuanya, tempel, tempel, tempel,” kata seseorang dalam video itu.
Pengawalan kendaraan patwal dalam konvoi komunitas mobil tersebut menjadi perhatian karena penggunaan hak prioritas di jalan memiliki ketentuan. Warganet juga mempertanyakan alasan rombongan itu dapat melintas tanpa mengikuti lampu lalu lintas.
Urgensi Pengawalan Dipersoalkan
Praktisi keselamatan berkendara sekaligus Director Training Safety Defensive Consultant (SDCI) Sony Susmana menilai petugas kepolisian memang memiliki ruang diskresi di jalan. Namun, ia menekankan perlunya melihat urgensi sebelum pengawalan digunakan untuk melintasi lampu merah.
“Menurut saya nggak salah sih, cuma malu-maluin. Polisi memang punya hak diskresi di jalan, mau nerobos lampu merah dll silakan. Cuma lihat urgensinya lah,” kata Sony kepada detikOto.
Menurut Sony, pengawalan untuk kegiatan komunitas yang bersifat santai sebaiknya tidak menonjolkan kesan superioritas. Ia menilai komunitas justru dapat menunjukkan peran edukatif dalam membangun budaya tertib berlalu lintas.
“Kalau cuma ngawal komunitas, yang santai, lebih ke hura-hura, promosi, sebaiknya tidak menonjolkan superioritas. Harusnya justru mengedukasi. Itu bagian dari membangun budaya berlalu lintas,” sambung Sony.
Sony menyebut kebutuhan pengawalan juga dapat bergantung pada pihak yang berada dalam iring-iringan. Pengawalan dinilai lebih wajar apabila berkaitan dengan pejabat atau kepentingan yang memang memerlukan penanganan khusus.
“Biasanya tergantung isi di mobilnya siapa. Kalau pejabat biasanya tetap dikawal, tapi kalau anggota mah nggak,” tegas Sony.
Ketentuan Kendaraan Prioritas
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tujuh jenis pengguna jalan yang memperoleh hak utama. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 134 dan memuat urutan kendaraan prioritas di jalan raya.
- Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.
- Ambulans yang mengangkut orang sakit.
- Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.
- Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia.
- Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara.
- Iring-iringan pengantar jenazah.
- Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Poin terakhir kerap dipahami sebagai dasar bagi konvoi untuk mendapatkan hak utama setelah memperoleh persetujuan petugas kepolisian. Namun, penjelasan undang-undang membatasi kepentingan tertentu pada kebutuhan yang memerlukan penanganan segera.
Contohnya meliputi kendaraan untuk penanganan ancaman bom, pengangkut pasukan, penanganan huru-hara, dan penanganan bencana alam. Ketentuan itu menjadi dasar penting dalam menilai penggunaan pengawalan serta hak melintas di persimpangan jalan.
