Pengelolaan baterai mobil listrik bekas perlu disiapkan sejak dini seiring pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia. Baterai yang tidak lagi optimal untuk kendaraan masih dapat dimanfaatkan kembali, diperbaiki, atau diolah sesuai kondisinya.
Kapasitas baterai akan menurun selama masa pemakaian dan dapat memengaruhi performa serta jarak tempuh kendaraan. Namun, penurunan kapasitas tidak otomatis menjadikan baterai tersebut sebagai limbah yang harus langsung dibuang.
Founder and Principal PT Life Cycle Indonesia sekaligus Ketua Umum Indonesian Association of Life Cycle Assessment and Sustainability Professionals, Jessica Hanafi, menilai ekosistem kendaraan listrik perlu menghindari celah pengelolaan limbah. Menurut dia, baterai bekas kendaraan listrik harus dinilai berdasarkan kondisi kesehatannya atau State of Health.
“Ekosistem kendaraan listrik Indonesia tidak boleh mengulangi celah pengelolaan yang sama,” kata Jessica dalam keterangan resmi. Ia menjelaskan Indonesia belum memiliki regulasi limbah yang secara spesifik dirancang bagi baterai kendaraan listrik.
Penanganan baterai kendaraan listrik saat ini masih masuk dalam kerangka regulasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3. Kerangka tersebut menerapkan pengawasan ketat terhadap proses penanganan material yang berpotensi menimbulkan risiko.
Jessica menyebut pengelolaan perlu mencakup seluruh alur, dari pengumpulan dan pengangkutan hingga pengolahan oleh pihak yang memiliki izin. Pemerintah melalui Bappenas juga telah menyusun rencana aksi ekonomi sirkular kendaraan listrik yang mencakup pengelolaan limbah baterai.
Penilaian Sebelum Daur Ulang
Daur ulang bukan satu-satunya jalur bagi baterai kendaraan listrik yang telah selesai digunakan pada kendaraan. Kondisi baterai perlu diperiksa terlebih dahulu untuk menentukan kemungkinan penggunaan kembali, perbaikan, atau pengolahan sebagai limbah.
Pendekatan ini penting karena baterai masih dapat memiliki nilai guna meski kapasitasnya tidak lagi memenuhi kebutuhan mobil listrik. Keputusan penanganan perlu didasarkan pada hasil penilaian kondisi baterai, bukan semata-mata pada usia pakainya.
Kebutuhan sistem tersebut akan semakin besar seiring peningkatan jumlah kendaraan listrik nasional. Pemerintah menargetkan populasi kendaraan listrik mencapai 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit motor listrik pada 2030.
Hingga September 2024, populasi kendaraan listrik roda empat di Indonesia tercatat sebanyak 43.509 unit. Pada periode yang sama, jumlah kendaraan listrik roda dua mencapai 152.280 unit.
Jumlah itu meningkat dibandingkan 2020 ketika kendaraan listrik roda empat baru berjumlah 120 unit. Kendaraan listrik roda dua pada tahun tersebut tercatat sebanyak 1.947 unit.
Dampak Produksi Dan Tantangan Hilir
Pertumbuhan armada listrik pada akhirnya akan diikuti peningkatan jumlah baterai yang tidak lagi memenuhi kebutuhan kendaraan. Pengelolaan akhir masa pakai menjadi penting karena produksi baterai juga memiliki dampak lingkungan yang besar.
Produksi baterai disebut menyumbang 38,34 persen dampak dalam siklus hidup mobil listrik. Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan komponen bodi sebesar 15,55 persen, sasis 7,75 persen, dan motor traksi 5,6 persen.
Keberlanjutan kendaraan listrik karena itu tidak hanya bergantung pada penggunaan energi yang lebih bersih ketika kendaraan digunakan. Pengelolaan baterai sejak tahap produksi sampai akhir masa pakai juga menjadi bagian penting dari rantai keberlanjutan.
Pengelolaan baterai bekas di Indonesia masih menghadapi keterbatasan fasilitas pengolahan dan praktik penanganan di sektor informal. Baterai sekali pakai seperti AA, AAA, dan 9V masih kerap berakhir di tempat pembuangan akhir karena nilainya tidak menarik bagi pemulung.
Baterai lithium-ion berukuran kecil dari ponsel dan laptop juga sering dibongkar di tempat servis untuk mengambil komponennya. Sebagian lainnya masuk ke jalur rongsokan, disimpan di rumah, atau dijual sebagai sel baterai lepasan di lokapasar daring tanpa standar keselamatan yang jelas.
Pengelolaan aki kendaraan konvensional atau baterai timbal-asam telah memiliki sistem pengumpulan yang lebih baik. Namun, pengolahan di tingkat hilir tetap berisiko mencemari lingkungan, terutama bila dilakukan melalui peleburan informal.
Sejumlah negara seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Korea Selatan telah menerapkan sistem pengelolaan baterai bekas. Langkahnya mencakup pembatasan pembuangan ke tempat pemrosesan akhir serta pengembangan teknologi daur ulang.
