Pemerintah menyiapkan belanja negara Rp 945,2 triliun untuk November hingga Desember 2026. Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diminta mempercepat realisasi belanja prioritas agar manfaat program segera diterima masyarakat.
Percepatan tersebut tetap harus mengikuti prinsip efisiensi anggaran. Pemerintah menekankan bahwa penyerapan dana yang cepat tidak boleh mengabaikan ketepatan sasaran dan kualitas pelaksanaan program.
Target Belanja Dua Bulan Terakhir
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan rencana belanja itu dalam konferensi pers APBN Edisi November 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Menurutnya, dua bulan terakhir tahun anggaran menjadi periode penting untuk menuntaskan berbagai program pemerintah.
“Untuk belanja negara selama bulan November dan Desember ini akan dibelanjakan Rp 945,2 triliun,” kata Suahasil. Nilai tersebut menjadi bagian dari agenda percepatan belanja pada akhir tahun.
Suahasil meminta seluruh pengguna anggaran, baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, menuntaskan belanja prioritas. Langkah itu diarahkan agar masyarakat dapat segera merasakan manfaat dari program yang dibiayai melalui APBN.
Ia juga mengingatkan bahwa percepatan realisasi tidak sama dengan membelanjakan anggaran tanpa perencanaan dan pengawasan. Efisiensi harus tetap dijaga dalam setiap penggunaan uang negara.
“Ini sekaligus kesempatan kami untuk menyampaikan kepada seluruh yang menggunakan belanja APBN, kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, belanja prioritas agar dituntaskan, dipercepat, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, namun tetap dengan menjaga efisiensi,” ujarnya. Penekanan tersebut menempatkan penyelesaian program prioritas sebagai fokus utama pada sisa tahun anggaran.
Realisasi Hingga Oktober
Hingga 31 Oktober 2026, realisasi belanja negara tercatat Rp 2.997,2 triliun. Angka ini setara 78 persen dari target APBN 2026 dan tumbuh 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Realisasi belanja kementerian/lembaga mencapai Rp 1.239,1 triliun. Sementara belanja nonkementerian/lembaga tercatat sebesar Rp 1.104,5 triliun.
Transfer ke daerah telah terserap Rp 653,6 triliun. Nilai itu setara 94,3 persen dari pagu target awal Rp 693 triliun.
Data tersebut menunjukkan transfer ke daerah memiliki tingkat penyerapan yang tinggi dibandingkan pagu awalnya. Pemerintah selanjutnya mendorong percepatan belanja pada pos-pos prioritas selama November dan Desember.
Suahasil menegaskan bahwa dana Rp 945,2 triliun tidak dimaksudkan untuk dibelanjakan secara sembarangan. “Bukan berarti Rp 945 triliun kemudian dibagi-bagikan begitu saja. Kita ingin memastikan bahwa uang rakyat dipakai dengan baik, belanjanya cepat namun efisiensinya juga tetap muncul,” tegas Suahasil.
Penyerapan anggaran pada akhir tahun diharapkan tetap berjalan seiring dengan mutu pelaksanaan program di lapangan. Pemerintah menempatkan kecepatan realisasi dan efisiensi sebagai dua unsur yang harus berjalan bersamaan dalam belanja APBN.
