Seorang warga berkostum Power Ranger merah hadir dalam audiensi Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Sukajati (AMUK) dengan Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026). Audiensi itu membahas penanganan dugaan penimbunan bantuan pangan berupa beras di Desa Sukajati, Kecamatan Haurgeulis.
Kehadiran tokoh berkostum tersebut menarik perhatian di tengah tuntutan warga agar kasus dugaan penimbunan sekitar satu ton beras bansos ditangani secara tuntas. Foto-foto dari kegiatan itu juga beredar di media sosial.
Anggota Komisi I DPRD Indramayu Abdul Rojak menjelaskan penggunaan kostum tersebut merupakan bentuk kreativitas warga dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, aksi itu dimaksudkan untuk mencairkan suasana selama forum audiensi berlangsung.
"Artistik saja, kreativitas. Teman-teman juga menyampaikan itu untuk artistik, mencairkan suasana katanya biar enggak tegang," ujar Abdul Rojak.
Bagi warga, kostum Power Ranger merah juga menjadi simbol harapan agar dugaan penimbunan bantuan pemerintah dapat dibuka hingga tuntas. AMUK menilai perkara tersebut telah menjadi keresahan serius bagi masyarakat Desa Sukajati.
Perwakilan AMUK, Nanang, mengatakan kedatangan warga ke gedung DPRD bertujuan meminta legislatif mengawal proses hukum yang sedang berjalan. Warga berharap penanganan perkara dilakukan secara serius dan transparan oleh aparat penegak hukum.
Sebelum audiensi, warga juga sempat menggelar aksi di Balai Desa Sukajati. Mereka menyampaikan kekecewaan terhadap dugaan tindakan oknum dalam penyelenggaraan distribusi bantuan pangan.
Nanang menegaskan gerakan warga tidak berkaitan dengan kepentingan politik maupun dendam politik. "Perlu digarisbawahi bahwa ini tidak ada unsur politik atau dendam politik. Ini murni dari keresahan warga," tegas Nanang.
Pengawasan DPRD
Abdul Rojak menyatakan Komisi I DPRD Indramayu akan mengawal aspirasi warga terkait perkara tersebut. Ia mengatakan dewan telah mengetahui kasus itu sejak dugaan penimbunan bansos beras dibongkar kepolisian dan menjadi perhatian publik.
Audiensi warga Desa Sukajati disebut memperkuat komitmen Komisi I untuk meningkatkan pengawasan. DPRD berencana terus berkomunikasi dengan Inspektorat agar audit berjalan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
Menurut Rojak, perkara tersebut masih berada pada tahap audit oleh Inspektorat setelah sebelumnya ditangani Polres Indramayu. Komisi I memandang pengawasan terhadap proses itu termasuk dalam tugasnya di bidang hukum.
Ketua Komisi I DPRD Indramayu Endang Effendi menyebut audiensi menjadi bagian dari fungsi pengawasan dewan untuk menyerap keluhan masyarakat secara langsung. Komisi I juga merekomendasikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Indramayu mengevaluasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa di seluruh desa di Indramayu.
Anggota Komisi I lainnya, Akhmad Mujani Nur, meminta kasus di Desa Sukajati menjadi pembelajaran agar kejadian serupa tidak muncul di desa lain. Ia mendesak pengawasan distribusi bantuan pangan diperketat di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu.
"Bantuan pangan merupakan hak masyarakat yang membutuhkan sehingga penyalurannya harus tepat sasaran. Apabila terbukti terdapat pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus ditindak tegas sesuai aturan," ujar Mujani.
Perwakilan Inspektorat Kabupaten Indramayu turut menghadiri audiensi dan menyampaikan bahwa proses audit dugaan penimbunan bansos beras sedang berjalan. Hasil audit nantinya akan diekspos serta diserahkan kepada penyidik kepolisian untuk diproses secara hukum.
Kasus ini terungkap setelah Satreskrim Polres Indramayu menerima laporan warga dan menggeledah sebuah garasi yang diduga dipakai sebagai tempat penyimpanan ilegal. Polisi menemukan bansos beras pemerintah yang diduga ditimbun dengan berat keseluruhan sekitar satu ton.
Berdasarkan penyelidikan sementara, beras tersebut diduga merupakan alokasi bantuan periode Juli–September 2026. Polisi juga mendalami dugaan pemotongan jumlah bantuan bagi penerima bantuan pangan pengganti.
Sesuai ketentuan, setiap penerima pengganti seharusnya memperoleh tiga karung beras atau setara 30 kilogram untuk alokasi tiga bulan. Namun, pendistribusi diduga memberikan satu hingga dua karung kepada 52 penerima bantuan pangan pengganti dengan alasan sisa beras akan dibagikan kepada warga di luar daftar penerima.
