Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menolak permohonan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi tambahan dalam perkara yang menjerat Richard Lee. Dengan penolakan itu, persidangan akan melangkah ke agenda pembacaan surat tuntutan.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Majelis menilai pemeriksaan saksi harus dihentikan agar penanganan perkara tidak melewati batas waktu yang ditetapkan pengadilan.
Jaksa sebelumnya meminta kesempatan menghadirkan satu saksi baru dan seorang ahli pada sidang lanjutan 12 November 2026. Saksi yang dimohonkan hadir bernama Yustonardo Purba untuk menerangkan soal pembuktian dalam perkara tersebut.
Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan permohonan itu dengan merujuk Pasal 210 angka sepuluh KUHAP. “Sesuai dengan ketentuan Pasal 210 angka sepuluh KUHAP, kiranya mohon dipertimbangkan, dalam sidang selanjutnya kami akan menghadirkan saksi atas nama Yustonardo Purba selaku saksi, yaitu untuk menjelaskan mengenai masalah pembuktian ini saja,” kata jaksa.
Tim kuasa hukum Richard Lee langsung menyatakan keberatan atas rencana tersebut. Kuasa hukum Faizal Hafied menegaskan agenda pemeriksaan saksi dan ahli telah disepakati selesai pada persidangan sebelumnya.
“Keberatan, Yang Mulia! Kesepakatan kemarin sudah tidak ada saksi, Yang Mulia, mohon izin. Saksi dan ahli sudah selesai, Yang Mulia,” seru Faizal Hafied. Keberatan itu menjadi dasar perdebatan antara jaksa dan pihak terdakwa di ruang sidang.
Majelis Tekankan Komitmen Jadwal
Hakim Ketua kemudian menghentikan perdebatan dan mengingatkan bahwa permohonan jaksa memang dapat diajukan sesuai ketentuan KUHAP. Namun, majelis menekankan adanya komitmen bahwa pemeriksaan sebelumnya merupakan agenda terakhir untuk pembuktian saksi.
“Jangan jadi debat karena ini, memang silakan, mengajukan permohonan boleh ya. Memang itu diatur di dalam KUHAP, betul. Tapi, kita sudah komitmen kemarin, bahwa ini adalah pemeriksaan yang terakhir,” ujar Hakim Ketua.
Majelis juga mempertimbangkan target penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Tangerang. Standar operasional pelayanan pengadilan menetapkan penyelesaian perkara dalam waktu lima bulan, sedangkan perkara ini disebut telah mendekati bulan keenam.
“Pengadilan Negeri Tangerang ini sudah berkomitmen juga dalam memberikan pelayanan bahwa penyelesaian perkara itu lima bulan. Ini kita mau enam ini. Saudara juga pernah dimohonkan untuk itu membantu kita. Betul ya?” jelas Hakim Ketua.
Setelah menolak tambahan saksi, majelis menetapkan sidang Kamis, 12 November 2026 untuk pembacaan surat tuntutan. Sebelum agenda tuntutan, penuntut umum dan advokat tetap diberi kesempatan menyampaikan pernyataan penutup secara singkat.
Hakim Ketua menyebut mekanisme itu tetap mengacu pada Pasal 231. “Namun sebelum tuntutan, sesuai dari Pasal 231 tetap, kepada penuntut umum, kemudian kepada advokat, untuk secara singkat, padat, menyatakan closing statement-nya Saudara,” pungkasnya.
Berawal dari Perseteruan di Media Sosial
Perkara pidana ini berawal dari perseteruan Richard Lee dengan Samira Farahnaz alias Dokter Detektif atau Doktif di media sosial. Doktif sebelumnya mengunggah ulasan yang menuding produk kecantikan milik klinik Richard Lee mengalami overclaim, tidak steril, serta hasil pengemasan ulang.
Laporan kepolisian dari Doktif kemudian berlanjut hingga Richard Lee menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Tangerang. Dokter sekaligus pembuat konten kecantikan itu didakwa terkait pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan.
Richard Lee sempat menjalani masa penahanan selama proses perkara berlangsung. Majelis hakim mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya pada Oktober 2026.
