KPK melakukan pengecekan tata kelola anggaran dan sejumlah proyek Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam kunjungan selama dua hari, Rabu (11/11) hingga Kamis (12/11). Kegiatan ini ditujukan untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tim KPK dipimpin Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah III, Wahyudi. Kunjungan tersebut dibenarkan oleh Kepala Inspektorat Bojonegoro, Achmad Gunawan Ferdiansyah.
Selain meninjau proyek pemerintah daerah, KPK memberi pengarahan kepada jajaran Pemkab Bojonegoro mengenai pengelolaan anggaran. Arahan itu diarahkan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta selaras dengan regulasi.
Achmad Gunawan Ferdiansyah menyatakan agenda kunjungan berfokus pada kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah. “Memastikan tata kelola anggaran Pemkab Bojonegoro sesuai regulasi,” ujarnya, Kamis (12/11).
Pengecekan Proyek Secara Independen
Pada hari pertama, tim KPK melakukan pengecekan terhadap sejumlah proyek di lingkungan pemerintah daerah. Sekretaris Inspektorat Bojonegoro, Didit Sugiarto, mengatakan pihaknya tidak mengetahui secara terperinci proyek yang diperiksa maupun jumlah objek peninjauannya.
Menurut Didit, penentuan proyek yang diperiksa sepenuhnya dilakukan oleh tim KPK. Mekanisme itu membuat pengecekan berlangsung tanpa penetapan objek oleh pihak pemerintah daerah.
“Pengecekan dilakukan secara random dan independen,” jelas Didit. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat pelaksanaan proyek sekaligus pengelolaan anggaran di daerah.
Rakor Bersama OPD dan DPRD
Pada hari kedua, KPK menggelar rapat koordinasi bersama kepala organisasi perangkat daerah Pemkab Bojonegoro dan seluruh anggota DPRD Bojonegoro. Rapat berlangsung di Partnership Room lantai 4 Gedung Pemkab Bojonegoro.
Sejumlah unsur pengelolaan keuangan daerah dibahas dalam rapat tersebut. Pembahasannya meliputi tata kelola anggaran, pokok-pokok pikiran DPRD, hibah, serta bantuan sosial.
Pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD menjadi salah satu aspek yang masuk dalam agenda koordinasi. Hibah dan bansos juga dibicarakan bersama tata kelola anggaran daerah secara umum.
Saat dikonfirmasi, Didit menyebut rapat koordinasi masih berlangsung. Hasil pembahasan dari pertemuan itu akan digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Inspektorat Bojonegoro.
Evaluasi tersebut juga akan menjadi acuan dalam pengawalan pengelolaan anggaran daerah ke depan. “Hasilnya akan menjadi rujukan kami dalam mengawal tata kelola anggaran agar semakin baik dan benar, sesuai aturan,” pungkasnya.
