Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat dua kementerian mengalokasikan kontrak publikasi senilai total Rp 14.696.955.002 kepada PT Rans Animasi Indonesia. Perusahaan itu merupakan anak usaha PT Rans Entertainment Indonesia.
Kontrak tersebut berasal dari Kemendikbudristek serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengadaan ini mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, kanal YouTube Rans Entertainment, dan kehadiran dalam sejumlah acara kementerian.
Nilai belanja komunikasi ini memicu perdebatan karena terjadi saat industri pers menghadapi tekanan ekonomi digital. Sorotan publik tidak hanya tertuju pada prosedur pengadaan, tetapi juga pada efektivitas penggunaan dana publik untuk kampanye melalui pemengaruh.
ICW menilai ada sejumlah hal yang perlu dicermati, termasuk efisiensi anggaran dan dampak jasa pemengaruh yang sulit diukur secara terbuka. Lembaga itu juga menyoroti spesifikasi pengadaan yang dinilai dapat mengarah kepada penyedia tertentu dan berpotensi membatasi persaingan usaha.
Potensi konflik kepentingan turut menjadi perhatian karena Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni sejak Oktober 2024. Posisi tersebut membuat transparansi dalam setiap kerja sama pemerintah menjadi isu yang penting.
Rans Entertainment menyatakan seluruh kerja sama dilaksanakan secara profesional dan transparan sesuai prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perusahaan itu menyebut empat kampanye yang dijalankan telah menghasilkan lebih dari 150 konten dengan akumulasi lebih dari 52,6 juta tayangan di kanal digital.
Perusahaan juga menjelaskan telah berdiri sejak 2018 dan memiliki kekayaan intelektual, termasuk “The Dudas-1”, sebelum proyek kementerian maupun pelantikan Raffi Ahmad. Salah satu kampanye Kementerian Kelautan dan Perikanan dikemas sebagai perjalanan edukasi yang membahas budidaya ikan, kampung nelayan, serta fasilitas cold storage.
Media Pers Menghadapi Tekanan
Belanja publikasi lewat pemengaruh berlangsung di tengah kondisi bisnis media yang makin ketat. Aliansi Jurnalis Independen mencatat sedikitnya 549 jurnalis kehilangan pekerjaan sepanjang 2025.
Kompas TV, CNN Indonesia, dan TVRI disebut melakukan efisiensi serta pemangkasan tenaga kerja. Situasi ini menggambarkan perubahan besar dalam distribusi iklan dan perhatian audiens yang kini makin tersebar di berbagai platform digital.
Media profesional bekerja dengan Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta pengawasan Dewan Pers. Produk jurnalistik harus melewati proses verifikasi, uji informasi, keberimbangan, dan mekanisme koreksi bila terjadi kekeliruan.
Konten pemengaruh punya karakter berbeda karena umumnya disampaikan melalui akun personal dan tidak selalu melewati mekanisme redaksional yang sama. Perbedaan ini menjadi relevan ketika konten tersebut digunakan untuk menyampaikan informasi pemerintah kepada masyarakat.
Pergeseran Audiens Ke Platform Digital
Reuters Institute melalui Digital News Report 2026 mencatat 48 persen responden di Indonesia menjadikan media sosial dan jaringan video sebagai sumber utama berita. Sebanyak 64 persen masyarakat Indonesia mengonsumsi berita melalui platform digital.
WhatsApp digunakan oleh 56 persen responden, disusul YouTube 47 persen, Facebook 44 persen, TikTok 43 persen, dan Instagram 34 persen. Namun, tingkat kepercayaan terhadap berita media arus utama di Indonesia tercatat 32 persen pada 2026, turun dari 36 persen pada 2025.
Laporan itu juga mencatat 62 persen responden global memiliki kekhawatiran tinggi terhadap informasi palsu. Kepercayaan global terhadap berita di media sosial berada di angka 22 persen, sedangkan jawaban berita dari AI berada pada 20 persen.
Indonesia telah memiliki Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Publisher Rights. Regulasi ini ditujukan untuk mendorong pembagian pendapatan yang lebih adil antara platform digital dan media lokal, meski penerapannya masih menghadapi tantangan teknis serta negosiasi perdagangan internasional.
Komunikasi pemerintah tetap perlu menjangkau kelompok muda yang aktif di media sosial. Namun, transparansi pengadaan, pengukuran dampak kampanye, dan dukungan bagi jurnalisme independen tetap penting agar penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan.
