Sebanyak 4.330.417 keluarga yang sebelumnya belum pernah menerima bantuan kini tercatat sebagai penerima sejumlah program pemerintah setelah DTSEN digunakan. Bantuan yang menjangkau keluarga tersebut meliputi Program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai, dan bantuan iuran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan penggunaan data tunggal membantu pemerintah menemukan warga yang belum terjangkau. Integrasi data sosial dan ekonomi diharapkan membuat penyaluran program berlangsung lebih tepat sasaran.
DTSEN merupakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang dipakai sebagai basis data utama pemerintah dalam menjalankan berbagai program. Sistem ini menjadi registrasi sosial pertama di Indonesia yang menghimpun informasi penduduk dalam satu data tunggal.
Badan Pusat Statistik mendapat amanah untuk mengelola DTSEN. Kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah turut berperan dalam pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data.
Pelibatan banyak pihak diperlukan karena data sosial dan ekonomi warga sebelumnya tersimpan di sejumlah instansi. Data itu kemudian dikonsolidasikan sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN.
Saifullah menyebut keberadaan basis data terpadu mempermudah pemerintah mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan program. Langkah tersebut juga memungkinkan informasi sosial dan ekonomi dipakai sebagai dasar penyelenggaraan bantuan.
“Setelah DTSEN dibentuk dan digunakan, sebanyak 4.330.417 KPM yang sebelumnya tidak pernah menerima bantuan kini menjadi penerima bantuan,” ungkap Saifullah. Ia mengatakan penerima itu mencakup PKH, bantuan pangan non tunai, maupun bantuan iuran.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengingatkan bahwa DTSEN bukan daftar penerima bantuan atau beneficiary registry. Basis data ini memuat kumpulan penduduk Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan dan kartu keluarga.
“DTSEN ini isinya adalah registrasi ataupun database yang merupakan kumpulan semua daftar penduduk Indonesia yang memiliki NIK dan KK yang kita jadikan satu di dalam satu data tunggal,” jelas Amalia. Dengan demikian, pencatatan seseorang dalam DTSEN tidak otomatis menjadikannya penerima bantuan sosial.
Masing-masing menteri terkait menentukan daftar penerima program berdasarkan kebijakan dan kriteria yang berlaku. Ketentuan tambahan di luar pencatatan nama dalam DTSEN tetap diperhitungkan dalam proses penetapan.
Amalia mencontohkan Program Sekolah Rakyat yang menyasar masyarakat pada desil 1 dan desil 2. Namun, tidak semua warga dalam kelompok tersebut otomatis memperoleh manfaat karena terdapat syarat lain dari kementerian terkait.
“Daftar bantuan ataupun beneficiary registry atau daftar bantuan penerima program itu ditentukan oleh masing-masing menteri terkait sesuai dengan kebijakannya masing-masing,” ungkap Amalia. Pernyataan itu menegaskan bahwa registrasi penduduk dan daftar penerima program memiliki fungsi yang berbeda.
Pemerintah menyatakan DTSEN masih terus diperbaiki karena kesalahan data dapat terjadi. Proses verifikasi dan validasi dijalankan untuk mengoreksi informasi yang belum sesuai.
Saifullah menegaskan perubahan data tidak langsung menghentikan bantuan yang sudah diterima seseorang. Perubahan posisi warga dalam kelompok desil juga tidak otomatis membuatnya menjadi penerima bantuan.
“Kalau sekarang datanya masih error, bukan berarti orang itu segera diputus bantuan sosialnya,” tegas Saifullah. Ia menyatakan data perlu dipastikan, dikoreksi, didalami, dan ditelusuri melalui verifikasi serta validasi.
Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, Amalia menyebut DTSEN harus diperbarui secara berkala dengan melibatkan masyarakat dalam penyampaian koreksi data.
Jalur koreksi disediakan agar pembaruan informasi dapat dilakukan secara mudah, jelas, dan transparan. Pemutakhiran tersebut penting agar program pemerintah dapat menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan.
