Kuasa hukum Roy Suryo meminta jaksa penuntut umum menghadirkan ijazah fisik Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam sidang pembuktian perkara dugaan ijazah palsu. Permintaan itu disampaikan setelah majelis hakim menolak nota perlawanan atau eksepsi dari pihak Roy Suryo.
Refly Harun, salah satu kuasa hukum Roy, menilai dokumen fisik diperlukan untuk menguji isu yang menjadi pokok perkara. Ia meragukan keberadaan dokumen tersebut apabila jaksa tidak membawanya ke persidangan.
“Saya makin yakin, kalau jaksa tidak menghadirkan ijazah asli Jokowi yang analog, yang fisik itu, saya berpikir jangan-jangan memang ijazahnya tidak pernah ada,” ujar Refly kepada wartawan, Senin (19/10/2026). Pernyataan itu merujuk pada kebutuhan pembuktian atas dokumen yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.
Refly mengatakan tim kuasa hukum pernah melihat dokumen yang disebut sebagai ijazah Jokowi saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada 15 Desember 2025. Namun, ia menyebut kesempatan melihat dokumen itu hanya berlangsung sekitar lima hingga tujuh menit.
Menurut Refly, durasi tersebut membuat pihaknya belum dapat menilai dokumen secara mendalam. Ia juga menyatakan tidak melihat dokumen itu ketika mengantarkan Roy Suryo ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Permintaan Barang Bukti Fisik
Atas alasan itu, Refly meminta Jokowi hadir dalam persidangan untuk memperjelas persoalan dokumen yang dipermasalahkan. “Kalau memang (ijazah) ada, kami menunggu Anda (Jokowi) minggu depan datang,” kata Refly.
Permintaan serupa disampaikan Abdul Gafur Sangadji, kuasa hukum Roy Suryo lainnya. Gafur meminta jaksa menghadirkan ijazah fisik Jokowi pada agenda pembuktian pekan berikutnya agar saksi dapat memberikan keterangan dengan merujuk langsung pada barang bukti.
“Apa sih susahnya menghadirkan barang bukti itu? Kan cuma selembar dokumen,” ujar Gafur. Ia menyebut dokumen tersebut penting untuk menjelaskan materi yang dipersoalkan di hadapan persidangan.
Menurut Gafur, ijazah fisik Jokowi termasuk salah satu dari 712 barang bukti yang disita penyidik Polda Metro Jaya dan telah diserahkan kepada penuntut umum. Ia juga menyoroti perkara yang menjerat dokter Tifa karena dokumen fisik tersebut, menurutnya, tidak pernah dihadirkan selama pembuktian.
“Jangan lagi ada alasan dari jaksa penuntut umum untuk tidak menghadirkan barang bukti itu,” kata Gafur. Permintaan itu menempatkan kehadiran dokumen fisik sebagai salah satu fokus tim kuasa hukum dalam tahap pembuktian.
Kritik Terhadap Putusan Sela
Kuasa hukum Roy Suryo lainnya, Luthfie Hakim, turut mengkritik putusan sela yang menolak keberatan pihaknya. Luthfie menilai majelis hakim terlalu cepat mengarahkan keberatan itu ke pokok perkara atau tahap pembuktian.
Ia juga mempertanyakan dasar jaksa yang menyebut hasil analisis Error Level Analysis atau ELA sebagai metode manipulasi dokumen. “Bagaimana hasil analisis seperti itu bisa dikatakan merupakan hasil dari manipulasi dokumen?” ujar Luthfie.
Luthfie meminta Jokowi hadir untuk memberi penjelasan di persidangan, khususnya mengenai ijazah yang menjadi pokok perkara. “Marilah, wahai Saudara Jokowi yang mengaku terhina sehina-hinanya, yang mengaku rendah direndah-rendahkan, tampillah engkau di muka sidang!” kata Luthfie.
