Polri mengungkap bahwa sosok berinisial TK dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi. Brigjen TK kini menjalani pemeriksaan internal di lingkungan Divisi Propam Polri.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan pemeriksaan terhadap TK juga berkaitan dengan proses penyidikan perkara tersebut. Polisi mendalami keterangan yang bersangkutan untuk mengungkap peran setiap pihak secara utuh.
“Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu,” kata Isir sebagaimana dilansir Antara, Jumat (13/11/2026). Pemeriksaan internal terhadap TK dilakukan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi atau Wabprof Divisi Propam Polri.
Inisial TK sebelumnya muncul dalam paparan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026). Dalam rapat itu, Suyudi menjelaskan dugaan peran berlapis yang dijalankan tersangka Irjen Pol Ahrie Sonta.
Ahrie Sonta disebut tidak hanya meneruskan instruksi penyadapan kepada operator. Ia juga diduga memerintahkan TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.
“Kemudian (Ahrie Sonta) melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” kata Suyudi. Informasi tersebut menjadi bagian dari pengungkapan peran pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini.
Penyidik menduga penyadapan dilakukan secara sistematis sejak 2025 hingga Oktober 2026. Dugaan itu terkait penyalahgunaan server Lawful Interception Management System atau LIMS milik kepolisian.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Keempatnya ialah mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Slamet Uliandi, Irjen Pol Ahrie Sonta, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Menurut paparan Suyudi, Listyo Sigit diduga berperan sebagai penerima hasil akhir atau end user penyadapan. Peran tersebut juga dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
“Serta (Listyo Sigit) menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” ungkap Suyudi. Penyidik masih mendalami dugaan tersebut melalui proses hukum yang berjalan.
Slamet Uliandi menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada 2021 hingga Oktober 2026. Ia diduga menjadi dewan penasihat monitoring center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan.
Slamet juga diduga meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon kepada Listyo Sigit. Laporan itu disebut berbentuk laporan harian serta laporan analisis.
Eko Hadi Santoso pernah menjabat pelaksana tugas Kabakmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025. Ia diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi, yang disebut berasal dari Listyo Sigit.
Setelah itu, Ahrie Sonta menjabat Plt Kabakmon sejak 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026. Ia diduga menerima perintah dari Listyo Sigit dan meneruskannya kepada operator tanpa permohonan dari penyidik.
Ahrie juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit serta memerintahkan TK melakukan pengawasan. Selain itu, ia diduga memerintahkan penghapusan rekaman suara dan log hasil penyadapan serta membubarkan grup WhatsApp.
Polri menegaskan seluruh uraian mengenai peran para pihak masih berupa dugaan yang harus dibuktikan dalam proses hukum. Penanganan perkara tetap dilakukan dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.
