Polri menyatakan ijazah Jokowi yang sempat diperlihatkan dalam persidangan tidak memerlukan pengujian forensik baru. Kepolisian menilai pemeriksaan sebelumnya telah dilakukan dan hasilnya telah masuk dalam proses penyidikan.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan penegasan itu melalui siaran pers, Jumat (13/11/2026). Menurutnya, pengujian forensik atas dokumen tersebut sudah memiliki dasar prosedural untuk digunakan dalam penanganan perkara.
“Dengan telah dilaksanakannya pengujian forensik, maka tidak diperlukan lagi pengujian forensik baru terhadap obyek ijazah tersebut,” ujar Trunoyudo. Ia mengatakan hasil pemeriksaan telah dituangkan penyidik dalam berita acara pemeriksaan atau BAP.
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah melimpahkan BAP itu kepada penuntut umum. Proses tersebut disebut berkaitan dengan hasil uji yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polri.
“Telah dilakukan uji di Puslabfor Polri kemudian dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya secara prosedural, profesional, dan proporsional,” ujar Trunoyudo. Ia menambahkan, hasil uji tersebut dapat digunakan untuk memberikan kepastian hukum dan demi keadilan.
Permintaan Pengujian Ulang
Pernyataan Polri muncul setelah kuasa hukum terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, Muhammad Taufiq, meminta pengujian forensik terhadap ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pihaknya juga meminta fisik dokumen itu selalu dihadirkan dalam setiap persidangan.
Permintaan tersebut disampaikan sebelum sidang pemeriksaan saksi ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, serta Pemimpin Redaksi iNews Aiman Witjaksono di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026). Taufiq menyebut ijazah itu sebagai bukti utama dalam perkara tersebut.
“Kami meminta juga untuk dilakukan uji forensik terhadap ijazah yang disampaikan oleh rekan kami tadi. Dan ijazah tersebut dapat dihadirkan setiap kali kita bersidang. Artinya karena itu merupakan bukti yang utama,” kata Taufiq.
Pihak Dokter Tifa juga mempersoalkan penanganan dokumen tersebut, yang menurut mereka telah berstatus sebagai benda sitaan negara sejak 23 Juli 2025. Taufiq menilai penanganannya tidak selaras dengan prinsip rantai pengawasan barang bukti atau chain of custody.
Menurut dia, dokumen yang telah disita seharusnya dibungkus, disegel, lalu disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau Rupbasan. Namun, ia menyebut dokumen itu masih berada dalam penguasaan pribadi saksi korban dan dibawa untuk diperlihatkan di persidangan.
“Oleh sebab itu, bersandar pada prinsip exclusionary rule dalam Pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, barang bukti yang ditangani secara melawan hukum harus dinyatakan gugur dan tidak memiliki kekuatan pembuktian,” kata Taufiq.
Atas keberatan tersebut, kubu Dokter Tifa meminta majelis hakim mencatat dugaan pelanggaran prosedural dalam berita acara persidangan. Mereka juga meminta fisik ijazah dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti serta hasil pemeriksaan laboratorium forensik dikesampingkan.
Sebagai pilihan lain, pihak terdakwa meminta majelis hakim memerintahkan pengujian ulang oleh lembaga forensik independen. Sementara itu, Polri menegaskan pengujian sebelumnya telah dilaksanakan dan hasilnya sudah menjadi bagian dari berkas perkara.
