Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan empat mata di Istana Negara, Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan itu berlangsung sekitar 2,5 jam.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan niat tersebut berkaitan dengan dinamika putusan hukum di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Menurut Prasetyo, Gibran menyampaikannya secara langsung kepada Prabowo dalam pembicaraan tertutup itu.
“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo. Ia menegaskan pernyataan itu muncul dalam rangkaian agenda kenegaraan di Istana Negara.
Setelah pertemuan, Gibran tetap mendampingi Prabowo pada acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional tahun 2026 di Istana Negara, Jakarta. Prosesi tersebut dimulai pukul 16.00 WIB dan keduanya tiba bersama di gedung Istana Negara.
Dalam prosesi penganugerahan, Prabowo berdiri di tengah untuk memimpin acara. Gibran berada di sisi kanan Prabowo bersama para menteri dan pejabat negara lainnya.
Saran Prabowo Mengenai Jalur Hukum
Gibran mengatakan Prabowo menyarankan dirinya tetap menempuh proses di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Ia diminta menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” ujar Gibran. Selain itu, ia menyebut ada arahan untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Koordinasi tersebut disebut berkaitan dengan rencana pengajuan Peninjauan Kembali atau PK ke Mahkamah Agung. “Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran.
Pandangan Yusril soal Putusan Final
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada lagi jalur hukum yang dapat ditempuh terkait keabsahan ijazah Gibran, termasuk PK. Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah bersifat final.
“Ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat ‘final and binding’, tidak ada upaya hukum lagi,” kata Yusril. Ia juga menyatakan tidak ada pihak yang dapat mengajukan PK atas putusan Mahkamah Agung tersebut.
Yusril menjelaskan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak ada bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri setingkat SMA. Sementara itu, Mahkamah Agung membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran dan memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut surat itu.
Menurut Yusril, putusan Mahkamah Agung kemungkinan memengaruhi perkara yang bergulir di PTUN Jakarta karena objek sengketanya sama. Jika keputusan tersebut sudah dieksekusi, ia menilai tidak ada lagi objek tata usaha negara yang dapat disengketakan.
Mekanisme Jika Wapres Resmi Mundur
Yusril menyebut Gibran tetap menjabat sebagai wakil presiden selama belum berhenti atau diberhentikan melalui mekanisme yang berlaku. Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, menurut dia, tidak serta-merta menggugurkan status Gibran sebagai wapres.
Apabila pengunduran diri resmi terjadi, Gibran harus menyampaikan pernyataan tertulis kepada MPR RI. Setelah ada kekosongan jabatan, MPR akan menyurati Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden beserta persyaratan pencalonannya.
MPR kemudian mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak menerima surat dari Presiden. Yusril mengatakan pemerintah masih menunggu perkembangan politik, termasuk dinamika di DPR terkait Hak Menyatakan Pendapat untuk pemakzulan Gibran.
