Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2026 sebesar Rp 900.000 disiapkan bagi pekerja yang memenuhi ketentuan. Bantuan ini merupakan subsidi Rp 300.000 per bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026.
Dana BSU diberikan sekaligus kepada penerima, bukan dicairkan setiap bulan. Penyaluran bantuan dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026.
Dasar Aturan dan Ketentuan Penerima
Ketentuan BSU 2026 tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang perubahan atas pedoman pemberian subsidi gaji atau upah bagi pekerja dan buruh. Regulasi tersebut ditetapkan pada 28 Oktober 2026 dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 732.
Calon penerima wajib merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan atau NIK. Pekerja juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Agustus 2026.
Batas upah umum bagi penerima adalah paling banyak Rp 3.500.000 per bulan. ASN, anggota TNI, dan anggota Polri tidak termasuk kelompok yang dapat menerima bantuan ini.
Data upah untuk proses verifikasi mengacu pada laporan terakhir perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen yang diperhitungkan meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap pekerja.
Batas Gaji Menyesuaikan UMK
Pekerja di wilayah dengan UMK di atas Rp 3,5 juta dapat memiliki batas upah penerima yang lebih tinggi. Nominal batas tersebut mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Jika suatu daerah belum menetapkan UMK, batas penghasilan mengacu pada UMP dengan mekanisme pembulatan yang sama. Karena itu, pekerja dengan gaji di atas Rp 3,5 juta tidak selalu otomatis gugur dari kriteria penerima.
| Daerah | Batas Maksimal Upah Penerima BSU |
|---|---|
| DKI Jakarta | Rp 5.800.000 |
| Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi | Rp 6.000.000 |
| Kota Bandung | Rp 4.800.000 |
| Kota Surabaya | Rp 5.300.000 |
| Kota Medan | Rp 4.400.000 |
Daftar tersebut menunjukkan bahwa batas pendapatan penerima bergantung pada ketentuan upah minimum di masing-masing wilayah. Pekerja perlu memeriksa batas yang berlaku di domisili tempat bekerja sebelum menilai kelayakan sebagai penerima.
Cara Memeriksa Status Penerima
Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan menyediakan beberapa kanal yang dapat digunakan untuk memantau status bantuan. Pekerja perlu memastikan fitur pemeriksaan BSU 2026 telah tersedia sebelum memasukkan data pribadi.
- Buka laman bsu.kemnaker.go.id, pilih fitur Cek NIK, lalu masukkan 16 digit NIK sesuai KTP dan kode captcha untuk melihat status.
- Akses laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, masuk dengan akun terdaftar, lalu pilih fitur pemeriksaan BSU apabila tersedia.
- Gunakan aplikasi Jamsostek Mobile atau JMO, kemudian pilih menu Cek Eligibilitas Bantuan Subsidi Upah jika menu tersebut sudah ditampilkan.
- Buka aplikasi PosPay, pilih ikon informasi, masuk ke menu Kemnaker, lalu pilih program Bantuan Subsidi Upah dan masukkan NIK.
Pemeriksaan melalui BPJS Ketenagakerjaan dapat meminta data seperti nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor ponsel, alamat e-mail, serta rekening bank. Data yang dimasukkan harus sesuai dengan identitas dan kepesertaan yang tercatat.
Penyaluran BSU 2026 dilakukan melalui bank anggota Himpunan Bank Milik Negara, bank syariah, dan PT Pos Indonesia. Penerima perlu memastikan rekening tetap aktif serta sesuai dengan data kepesertaan agar proses penyaluran tidak terkendala.
Apabila bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia, penerima perlu mengikuti mekanisme pencairan yang diumumkan pihak terkait. Informasi terbaru mengenai status, fitur pengecekan, dan penyaluran tetap perlu dipantau melalui kanal resmi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.
