Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2026 dijadwalkan disalurkan pada November hingga Desember 2026. Pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan akan menerima bantuan total Rp900.000 dalam satu kali pembayaran.
Jadwal tersebut merujuk informasi Kementerian Ketenagakerjaan pada 5 November 2026. Namun, tanggal pasti pencairan untuk masing-masing penerima belum diumumkan.
Besaran Dan Periode Bantuan
BSU 2026 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Bantuan itu mencakup periode Oktober, November, dan Desember 2026.
Dengan skema tersebut, total dana yang diterima pekerja mencapai Rp900.000. Dana tidak dicairkan terpisah setiap bulan, melainkan dibayarkan sekaligus.
Ketentuan program ini telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Aturan tersebut memuat persyaratan penerima, nominal bantuan, serta ketentuan penyaluran bagi pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria.
Data Pekerja Menjadi Dasar Penetapan
Kemnaker menekankan pentingnya kesesuaian data pekerja dalam proses penetapan penerima BSU 2026. Pemberi kerja diimbau menyampaikan data secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan telah memenuhi persyaratan.
Data upah yang dipakai sebagai dasar penentuan penerima mengacu pada upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Data tersebut harus tercatat dalam kepesertaan pekerja.
Pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran untuk memperoleh bantuan ini. Penetapan penerima dilakukan berdasarkan ketentuan serta data yang telah digunakan dalam proses verifikasi program.
Saluran Penyaluran Dan Pemantauan
Penyaluran BSU 2026 dijadwalkan dilakukan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara dan PT Pos Indonesia. Informasi teknis mengenai mekanisme pembayaran dapat dipantau melalui portal resmi BSU Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id.
Portal tersebut juga memuat informasi mengenai ketentuan penerima, besaran bantuan, dan perkembangan penyaluran program. Pekerja dapat memanfaatkan kanal komunikasi resmi Kemnaker untuk memeriksa pengumuman terbaru.
Kemnaker mengingatkan masyarakat untuk memeriksa kebenaran pesan atau tautan yang mengatasnamakan program BSU. Pekerja diminta tidak memberikan NIK, kode OTP, PIN, maupun kata sandi kepada pihak yang tidak terverifikasi.
Masyarakat juga diimbau tidak mengeklik tautan yang tersebar melalui WhatsApp atau pesan langsung tanpa memastikan asalnya. Tidak ada biaya yang perlu dibayarkan untuk alasan mempercepat pencairan bantuan.
