BPJS Ketenagakerjaan menegaskan pengkinian data calon penerima BSU 2026 tidak harus dilakukan sendiri melalui aplikasi Jamsostek Mobile atau JMO. Pekerja tidak perlu mengulang proses tersebut apabila HRD perusahaan telah memperbarui datanya melalui Sistem Informasi Pelaporan Peserta atau SIPP Online.
Ketentuan ini berlaku karena pembaruan informasi dapat dilakukan melalui dua jalur. Calon penerima dapat menggunakan JMO atau laman BSU BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan perusahaan dapat melakukan pengkinian lewat HRD.
Pengkinian Cukup Melalui Satu Jalur
BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pekerja cukup memilih salah satu kanal pengkinian data. Pernyataan ini disampaikan untuk menjawab pertanyaan mengenai kewajiban pengisian data secara mandiri.
“Jika sebelumnya sudah melakukan pengkinian melalui pihak HRD perusahaan, maka Sahabat tidak perlu pengkinian data melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) ya,” tulis BPJS Ketenagakerjaan dalam kolom komentar unggahan 10 November 2026. Lembaga tersebut juga menegaskan, “Cukup salah satu saja.”
Pengkinian mandiri tersedia di aplikasi JMO dan situs BSU BPJS Ketenagakerjaan. Proses ini ditujukan bagi pekerja atau buruh yang datanya belum diperbarui oleh perusahaan.
Status Penerima Dicek di Laman Kemnaker
Setelah proses pengkinian selesai, pekerja perlu memantau status calon penerima BSU 2026 melalui laman BSU Kementerian Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan mengarahkan pengecekan tersebut dilakukan di bsu.kemnaker.go.id.
Pada Kamis, 12 November 2026, laman BSU Kemnaker sudah dapat diakses, tetapi kolom pengecekan status belum tersedia. Kemnaker menyatakan mekanisme pemeriksaan penerima akan diumumkan secara resmi dan masyarakat diminta terus memantau pembaruan di situs tersebut.
Sebagai gambaran, pengecekan pada penyaluran BSU 2025 dilakukan dengan memasukkan 16 digit Nomor Induk Kependudukan atau NIK dan captcha. Sistem kemudian menampilkan informasi apakah NIK tersebut termasuk penerima bantuan.
Syarat Calon Penerima
Pengkinian data diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan penerima BSU 2026. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
- Berstatus Warga Negara Indonesia dan memiliki NIK.
- Menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah hingga Agustus 2026.
- Memiliki penghasilan bulanan paling tinggi Rp 3,5 juta.
- Batas penghasilan dapat disesuaikan bagi wilayah dengan upah minimum di atas Rp 3,5 juta melalui pembulatan ke atas dalam kelipatan Rp 100 ribu.
- Bukan ASN, prajurit TNI, atau anggota Polri.
- Diutamakan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan sebelum penyaluran berlangsung.
Tahapan Pengkinian Data Mandiri
Pekerja dapat melakukan pengkinian sebelum 14 November melalui JMO atau laman BSU BPJS Ketenagakerjaan. Kedua kanal tersebut menggunakan tahapan pengisian data yang serupa.
- Pilih aplikasi JMO atau laman BSU BPJS Ketenagakerjaan sebagai kanal pengkinian.
- Buka menu “Pengkinian Data BSU” pada halaman login JMO atau masuk langsung ke laman BSU.
- Isi NIK, nama lengkap sesuai KTP, dan tanggal lahir, lalu tekan tombol “Lanjutkan”.
- Unggah atau ambil foto diri dan foto KTP dengan wajah serta informasi identitas yang terlihat jelas.
- Lengkapi data pribadi, termasuk nama ibu kandung dan alamat email.
- Isi informasi rekening serta centang kolom pernyataan persetujuan.
- Periksa kembali seluruh data sebelum menekan tombol “Kirim Data”.
Pekerja yang tidak memiliki rekening dan berencana menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia dapat mengosongkan kolom rekening. Setelah data dikirim, status penerima tetap perlu dipantau secara berkala melalui laman BSU Kemnaker.
