Guru besar memiliki hak politik sebagai warga negara, termasuk berpartisipasi dalam kontestasi atau menerima jabatan politik sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, keterlibatan itu menuntut pemisahan yang tegas antara pilihan pribadi, kepakaran, dan kesimpulan ilmiah.
Ujian integritas muncul ketika bukti mengharuskan seorang akademisi mengoreksi kebijakan kelompok yang didukungnya. Situasi serupa terjadi saat argumentasi dari pihak berbeda ternyata lebih kuat secara ilmiah.
Kewibawaan akademik dapat memberi pengaruh besar dalam perdebatan publik. Karena itu, guru besar perlu membedakan pengetahuan berbasis kajian, pertimbangan profesional, dan kepentingan politik pribadi.
Kebebasan Akademik dan Hak Politik
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjamin kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan melalui Pasal 8 dan Pasal 9. Pasal 9 ayat (2) menempatkan kebebasan mimbar akademik pada otoritas serta wibawa ilmiah profesor atau dosen dalam rumpun dan cabang ilmunya.
Rekomendasi UNESCO tahun 1997 juga mengakui hak sipil dan politik akademisi. Pengakuan tersebut disertai kewajiban untuk menghormati bukti dan perbedaan pandangan.
Dalam wacana Indonesia, istilah high politics dan low politics kerap digunakan untuk membedakan orientasi nilai kebijakan publik dengan kontestasi serta pemeliharaan kekuasaan. Kajian Pradana Boy Zulian dan Nur Syafiqah Mohd Taufek dari ISEAS pada 2024 mencatat penggunaan politik moral dalam pengalaman Muhammadiyah.
Pembedaan itu dapat membantu refleksi, tetapi tidak menjadi klasifikasi mutlak antara politik baik dan politik buruk. Politik praktis tetap merupakan bagian sah dari demokrasi.
Ukuran penilaian akademik tidak seharusnya mengikuti hasil kontestasi politik. Kebijakan perlu dinilai berdasarkan bukti, pelaksanaannya yang adil, serta kemampuan untuk dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dua Tuntutan yang Berbeda
Akademisi dituntut terbuka terhadap bukti dan koreksi, sedangkan politik membutuhkan kemampuan membangun dukungan, berkompromi, dan mengambil keputusan di tengah kepentingan yang bersaing. Perbedaan tuntutan itu membuat keterlibatan guru besar dan politik praktis memerlukan disiplin etis yang kuat.
Max Weber dalam Politics as a Vocation pada 1919 membahas hubungan antara etika keyakinan dan etika tanggung jawab. Prinsip perlu dijaga, tetapi konsekuensi dari setiap keputusan juga harus diperhitungkan.
Guru besar yang berada di luar kekuasaan perlu memastikan kritiknya tidak hanya didorong ketidaksukaan kepada penguasa. Sebaliknya, guru besar yang berada di dalam kekuasaan perlu mencegah dukungan berubah menjadi pembenaran otomatis bagi kelompoknya.
Kedekatan politik menjadi masalah ketika seseorang hanya memilih bukti yang menguntungkan kelompoknya atau mengabaikan temuan yang berlawanan. Penggunaan gelar akademik sebagai pengganti argumentasi juga dapat mengaburkan penilaian publik terhadap suatu kebijakan.
Dalam kebijakan kesehatan, kepakaran dapat menjelaskan manfaat sebuah intervensi. Namun, penetapan prioritas anggaran juga menyangkut keadilan akses, kelompok rentan, dan keterbatasan sumber daya.
Peran akademisi ialah membantu memperjelas pilihan dan konsekuensinya, bukan mengklaim satu bidang ilmu mampu menjawab seluruh persoalan. Kebijakan yang baik memerlukan pertemuan antara temuan ilmiah, pertimbangan etik, pengalaman masyarakat, dan penilaian lintas disiplin.
Kerendahan Hati Intelektual
Jabatan guru besar menandai pencapaian akademik tertinggi, tetapi bukan jaminan bahwa seseorang selalu benar atau selalu bijaksana. Kepakaran menunjukkan penguasaan ilmu, sedangkan integritas menentukan kejujuran dalam memperlakukan bukti dan konflik kepentingan.
Aristoteles dalam Nicomachean Ethics membedakan pengetahuan teoretis dengan kebijaksanaan praktis atau phronesis. Penguasaan kaidah umum belum cukup tanpa kemampuan menimbang keadaan konkret dan mengenali batas keahlian.
Kerendahan hati intelektual berarti kesadaran bahwa penilaian dapat keliru serta kesediaan menguji ulang pandangan. Sikap ini tidak berarti meragukan semua pengetahuan, melainkan tetap mempertahankan argumentasi kuat sambil terbuka terhadap koreksi.
Lisa Hartke dan kolega dalam The Art of Being Wrong di Journal of Community & Applied Social Psychology tahun 2026 menelaah 24 studi empiris. Kajian itu mengidentifikasi fleksibilitas kognitif, ketahanan emosional, dan motivasi belajar sebagai unsur yang mendukung kerendahan hati intelektual.
Dalam politik, perubahan pendapat sering dipersepsikan sebagai ketidakkonsistenan atau kekalahan. Padahal, konsistensi akademik terutama berarti setia pada pencarian kebenaran dan bersedia menyesuaikan kesimpulan ketika bukti berubah.
Guru besar dapat mengoreksi kebijakan dari luar kekuasaan atau berupaya memperbaikinya dari dalam. Kedua pilihan sama-sama sah, tetapi keduanya menuntut tanggung jawab agar prinsip keilmuan tidak berubah mengikuti arah kepentingan politik.
