Data calon penerima BSU 2026 masih dalam tahap finalisasi, verifikasi, dan validasi pemerintah. Pekerja yang perlu melengkapi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diminta menyelesaikan pengkinian paling lambat 13 November 2026.
Pemerintah menargetkan bantuan subsidi upah menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja. Namun, angka tersebut belum menjadi jumlah penerima akhir karena data masih diperiksa, termasuk melalui proses pembersihan data dari BPJS Ketenagakerjaan.
Status Penerima Masih Menunggu Finalisasi
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan data awal calon penerima mencapai sekitar 13 juta orang. Data itu masih berada di Kementerian Keuangan untuk proses finalisasi sebelum kembali divalidasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
“Itu kan data awal. Saat ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” ujar Yassierli.
Pekerja dapat memantau pembaruan program melalui laman resmi BSU Kementerian Ketenagakerjaan di bsu.kemnaker.go.id. Layanan tersebut digunakan untuk melihat informasi serta status penerima apabila fitur pengecekan telah tersedia.
Untuk mengecek informasi melalui ponsel atau komputer, pekerja perlu membuka peramban dan mengakses laman resmi tersebut. Data yang diminta perlu diisi sesuai petunjuk yang tersedia pada situs.
Syarat Penerima Bantuan
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, penerima bantuan harus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki NIK. Peserta juga harus aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
- Memiliki upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau sesuai upah minimum wilayah.
- Bukan ASN, anggota TNI, atau anggota Polri.
- Tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan pada periode sebelum penyaluran BSU.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bantuan diprioritaskan bagi pekerja dengan penghasilan paling banyak Rp 3,5 juta per bulan. Pekerja dengan penghasilan hingga Rp 10 juta menjadi sasaran perluasan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.
“BSU kan di bawah Rp 3 juta, pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU ya, sekarang datanya masih diitukan di Kemenaker,” ujar Airlangga. Pemerintah juga belum mengumumkan tanggal penyaluran bantuan tersebut.
Besaran bantuan yang direncanakan adalah Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan. Dana akan dibayarkan sekaligus sehingga penerima memperoleh total Rp 900.000.
Data yang Perlu Diperbarui
Pengkinian data dapat dilakukan melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau aplikasi JMO Mobile. Perusahaan juga dapat memperbarui data pekerja melalui menu Pengkinian Data BSU pada Sistem Informasi Pelaporan Peserta.
- NIK, nama lengkap sesuai KTP, dan tanggal lahir.
- Foto diri serta foto KTP yang jelas.
- Nama ibu kandung, nomor handphone aktif, dan alamat e-mail terkini.
- Provinsi serta kabupaten atau kota kantor peserta.
- Nama bank, nama pemilik rekening, dan nomor rekening aktif.
Peserta perlu memasukkan NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir saat memulai proses pengkinian. Setelah itu, peserta melengkapi foto, data pribadi, dan informasi rekening sebelum mengirimkan data.
Penyaluran bantuan direncanakan melalui BNI, BRI, Bank Mandiri, BTN, Bank Syariah Indonesia, serta PT Pos Indonesia. Pengkinian data tidak otomatis menetapkan seseorang sebagai penerima karena keputusan tetap mengikuti proses verifikasi dan validasi pemerintah.
