Fitur pengecekan penerima BSU 2026 melalui Nomor Induk Kependudukan atau NIK belum dapat digunakan di portal resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Menu “Cek NIK Penerima” sudah tampil, tetapi pengunjung belum bisa memasukkan NIK untuk melihat status penerimaan bantuan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Agatha Widianawati, menyatakan proses program masih berjalan. “Karena BSU-nya masih berproses, jadi pengecekan NIK juga belum (bisa) dibuka,” ujar Agatha.
Menu tersebut mengarahkan pengguna ke bagian bawah halaman saat dipilih, tanpa menyediakan kolom verifikasi data. Kondisi ini membuat pekerja belum dapat memastikan status sebagai calon penerima melalui mekanisme pengecekan mandiri.
Kemnaker belum menyampaikan jadwal maupun tata cara penyaluran bantuan secara lebih rinci. Agatha mengatakan seluruh persiapan program masih dilakukan pemerintah.
“Untuk BSU, kami masih berproses. Jadi, belum ada informasi soal penyalurannya. Semua sedang disiapkan,” sambungnya.
Portal Resmi dan Keamanan Data
Pekerja dapat memantau perkembangan program melalui portal resmi BSU Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id. Halaman pengecekan NIK juga tersedia pada bagian pengecekan mandiri, meski fungsinya belum diaktifkan.
Data calon penerima bantuan bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemnaker bertugas menyampaikan ketentuan penerima, mekanisme, serta tata cara pemberian bantuan.
Masyarakat disarankan hanya menggunakan situs resmi pemerintah untuk mencari informasi seputar BSU Kemnaker maupun BPJS Ketenagakerjaan. NIK, nomor rekening, dan data pribadi lain tidak perlu diberikan melalui tautan yang tidak terverifikasi.
Nilai Bantuan dan Rencana Penyaluran
Pemerintah menyiapkan BSU untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. Bantuan ditargetkan menjangkau 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp 12 triliun.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, penerima memperoleh Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan. Dana sebesar Rp 900.000 itu dibayarkan sekaligus untuk satu periode.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah mengarahkan penyaluran bantuan melalui rekening penerima. “BSU biasanya kan ditransfer. Tidak lewat (PT Pos Indonesia), tapi sekarang kan arahan presiden semua harus punya rekening,” kata Airlangga.
Ia juga menyampaikan harapan agar seluruh penerima dapat menerima bantuan melalui rekening masing-masing. “Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening,” ujarnya.
Kriteria Calon Penerima
Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 menetapkan sejumlah syarat bagi calon penerima BSU. Ketentuan itu berlaku bagi pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan kepesertaan dan batas upah.
- Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK.
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah sampai dengan Agustus 2026.
- Menerima gaji atau upah paling banyak Rp 3.500.000 per bulan, atau sesuai UMP maupun UMK yang berlaku.
Untuk wilayah dengan UMK di atas Rp 3,5 juta, batas upah disesuaikan dengan UMK setempat dan dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Daerah yang tidak menetapkan UMK menggunakan UMP sebagai acuan dengan mekanisme pembulatan serupa.
Dasar penentuan upah memakai laporan terakhir dari perusahaan atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen yang dihitung mencakup upah pokok dan tunjangan tetap.
Calon penerima juga diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan sebelum penyaluran dilakukan. ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri tidak termasuk kelompok penerima bantuan ini.
Apabila kemudian ditemukan penerima tidak memenuhi persyaratan, dana bantuan wajib dikembalikan ke kas negara. Sambil menunggu fitur pengecekan dibuka, pekerja perlu memastikan data kepesertaan dan upah yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai.
