Polri mengungkap identitas sosok berinisial TK yang muncul dalam pengembangan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. TK disebut sebagai perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan Brigjen TK sedang menjalani pemeriksaan di Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangan yang bersangkutan juga didalami dalam penyidikan pidana untuk mengurai peran setiap pihak.
Pemeriksaan Internal Dan Penyidikan
Johnny menegaskan pemeriksaan internal berjalan bersamaan dengan proses penyidikan atas perkara tersebut. Langkah itu dilakukan untuk mengungkap fakta secara utuh, termasuk dugaan pelanggaran profesi yang berkaitan dengan kasus ini.
Menurut Johnny, status TK dalam perkara itu tidak hanya ditelaah melalui mekanisme pengawasan internal. Penyidik juga menggali keterangannya dalam perkara yang telah melibatkan empat tersangka.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujar Johnny di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Penegasan mengenai identitas TK disampaikan setelah namanya disebut dalam rapat kerja Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026). Dalam pemaparan itu, TK dikaitkan dengan dugaan perintah melakukan pengawasan atau surveillance.
Dugaan Perintah Pengawasan
Suyudi menjelaskan tersangka Irjen Pol Ahrie Sonta, yang disebut dengan inisial AS, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP. AS kemudian diduga meneruskan perintah penyadapan kepada operator tanpa permohonan penyidik.
Dalam rangkaian dugaan tersebut, AS juga disebut melaporkan hasil penyadapan kepada LSP. Ia diduga memerintahkan Brigjen TK untuk melakukan surveillance.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.
Perkara ini juga menyoroti dugaan penggunaan jalur internal yang disebut jalur atensi. Jalur tersebut diduga digunakan untuk menjalankan penyadapan tanpa prosedur resmi.
Kapolri menjelaskan perintah penyadapan diduga disampaikan secara lisan maupun melalui WhatsApp. Nomor telepon yang menjadi sasaran kemudian diduga dimasukkan ke sistem LIMS tanpa verifikasi keterkaitannya dengan perkara pidana.
Dugaan Penghapusan Data
Selain dugaan penyadapan dan pengawasan, AS diduga memerintahkan penghapusan rekaman suara serta catatan aktivitas penyadapan. AS juga disebut memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang dipakai untuk menyampaikan perintah tersebut.
Pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX/PLX. Dugaan itu kemudian memunculkan kecurigaan pelapor hingga perkara dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangani laporan tersebut dengan identitas pelapor dirahasiakan. Dalam pengembangan penyidikan, AS ditetapkan sebagai tersangka pada 1 November 2026 dan ditahan sehari setelahnya.
Tiga tersangka lain dalam perkara ini adalah Jenderal LSP, SU, dan EH. Bareskrim Polri telah memeriksa 28 saksi serta enam ahli, selain menyita perangkat elektronik dan dokumen yang berkaitan dengan dugaan penyadapan.
