Gibran Rakabuming Raka berhak mendapat sebuah kendaraan milik negara beserta pengemudi setelah berhenti dari jabatan wakil presiden. Negara juga menanggung biaya pemeliharaan kendaraan dan gaji pengemudi tersebut.
Fasilitas itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan dan Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketentuan ini berlaku bagi bekas presiden maupun bekas wakil presiden yang berhenti dengan hormat.
Hak kendaraan dan pengemudi tercantum dalam Pasal 8 huruf b UU 7 Tahun 1978. Penjelasan pasal itu menegaskan penerima fasilitas tidak menanggung ongkos perawatan mobil maupun penghasilan pengemudinya.
Mobil negara tersebut disediakan untuk mendukung kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan kedudukan penerima sebelumnya. Jadi, fasilitas itu bukan sekadar kendaraan pribadi yang seluruh bebannya dialihkan kepada penerima.
Status Pemberhentian Gibran
Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (12/11). Ketua MPR Ahmad Muzani kemudian menyatakan jabatan wakil presiden kosong sejak hari itu.
Menurut Muzani, surat itu menyebut Gibran mengundurkan diri atas permintaannya sendiri. Gibran juga menyampaikan pernyataan pengunduran diri melalui video di kanal YouTube Wakil Presiden RI pada hari yang sama.
Dalam video tersebut, Gibran menyatakan, “Oleh sebab itu, hari ini 12 November 2026, setelah melalui pertimbangan panjang dan matang dengan penuh kesadaran serta kecintaan yang mendalam pada seluruh rakyat Indonesia, saya menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan kembali mandat ini seutuhnya kepada rakyat.” Pernyataan itu menjadi bagian dari proses pengunduran dirinya sebagai wakil presiden.
UU 7 Tahun 1978 memang tidak menguraikan definisi berhenti dengan hormat di dalam batang tubuh aturannya. Namun, Penjelasan Pasal 6 menyebut pemberhentian presiden atau wakil presiden pada dasarnya dianggap dengan hormat, kecuali MPR menyatakan sebaliknya secara tegas dalam ketetapannya.
Rumah, Pensiun, Dan Tunjangan
Selain mobil dan pengemudi, bekas wakil presiden juga berhak memperoleh sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Ketentuan dalam Pasal 8 huruf a itu menyatakan perlengkapan rumah diberikan satu kali, sedangkan biaya pemeliharaan rumah menjadi tanggung jawab penerima.
Pasal 6 juga mengatur pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Besaran pensiun tersebut tidak dipengaruhi oleh lama masa jabatan bekas presiden atau bekas wakil presiden.
Hak lain mencakup tunjangan dan biaya rumah tangga, seperti air, listrik, serta telepon. Negara turut menanggung biaya perawatan kesehatan bagi bekas presiden atau wakil presiden berikut keluarganya sesuai Pasal 7.
Pembayaran pensiun dan hak keuangan mulai berjalan pada bulan setelah pemberhentian dengan hormat. Pembayaran itu akan berakhir apabila penerima meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden atau wakil presiden.
Undang-undang itu juga membuka ruang bagi bekas presiden dan wakil presiden untuk memiliki staf dari pegawai negeri. Ketentuan mengenai staf tersebut tercantum dalam Pasal 11.
Tindak Lanjut Kekosongan Jabatan
Pengunduran diri Gibran terjadi saat DPR memproses usul hak menyatakan pendapat terkait polemik dokumen ijazahnya. Setelah surat pengunduran diri masuk, DPR membatalkan rapat paripurna yang sebelumnya dijadwalkan membahas usul itu.
MPR menjadwalkan rapat gabungan pimpinan fraksi pada Jumat (13/11) untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan wakil presiden. Proses politik tersebut berjalan bersamaan dengan penerapan hak administratif bagi Gibran sebagai bekas wakil presiden yang berhenti dengan hormat.
