Sarifuddin Sudding mendesak Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan wakil presiden setelah Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA yang dipakai dalam Pilpres 2024 tidak sah. Ketua Fraksi PAN MPR RI itu menilai putusan tersebut harus segera mendapat tindak lanjut nyata.
Menurut Sudding, pembatalan persyaratan yang digunakan saat pendaftaran berdampak pada status kelayakan Gibran sebagai wakil presiden. Ia menyebut langkah pengunduran diri sebagai pilihan yang perlu ditempuh secara sukarela.
Konsekuensi Putusan MA
Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara gugatan dugaan perbuatan melawan hukum terkait Suket penyetaraan SMA Gibran. Dalam amar putusannya, MA menyatakan Suket itu tidak sah.
Sudding memandang putusan tersebut bersifat eksekutorial atau perlu dilaksanakan. Karena itu, ia menilai persoalan ini tidak cukup berhenti pada pembacaan putusan pengadilan.
“Nah, saya kira dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti bahwa wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Agung, maka yang bersangkutan kalau dia tidak mundur, ya, dengan putusan Mahkamah Agung itu, ya, maka harus ada dieksekusi lewat jalur politik,” ujar Sudding kepada Suara.com, Jumat (6/11/2026).
Pernyataan itu menempatkan putusan MA sebagai dasar bagi langkah lanjutan di ranah ketatanegaraan. Sudding menilai status persyaratan pencalonan perlu menjadi perhatian serius.
Legitimasi Jabatan Publik
Sudding juga mengaitkan isu tersebut dengan legitimasi jabatan publik di mata masyarakat. Ia menyebut aspek hukum dan moral sama-sama penting dalam merespons putusan MA.
“Ketika yang bersangkutan sudah tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden atas putusan Mahkamah, maka sebaiknya yang bersangkutan mundur. Ya kan, apalagi sudah tidak memiliki legitimasi, baik secara yuridis karena persyaratan formal tidak terpenuhi sebagai wakil presiden, ya saya kira juga secara moral, masyarakat sudah tidak, ini persoalan trust, karena ini kan jabatan publik,” jelasnya.
Menurut dia, pengunduran diri dapat menunjukkan penghormatan terhadap putusan pengadilan. Pilihan itu juga dinilainya relevan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Jalur Politik Di DPR
Jika pengunduran diri tidak dilakukan, Sudding menyebut DPR RI dapat memakai hak menyatakan pendapat atau HMP. Ia merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 sebagai dasar kewenangan konstitusional tersebut.
“Kalau dia tidak mundur, maka DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengambil sikap hak menyatakan pendapat (HMP) dengan dasar putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial,” tegasnya. Pandangan itu menyoroti opsi politik yang menurutnya tersedia setelah adanya putusan MA.
Sudding turut menanggapi aksi penurunan foto wakil presiden di sejumlah daerah, termasuk Yogyakarta. Ia memandang tindakan itu sebagai respons warga atas kekecewaan terhadap persoalan ketatanegaraan yang berkembang.
Ia meminta DPR mengambil langkah setelah masa reses demi menegakkan prinsip negara hukum. Menurut Sudding, kejelasan tindakan institusional dibutuhkan agar putusan Mahkamah Agung benar-benar ditindaklanjuti.
