Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menempatkan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali dalam perdebatan hukum. Kedua putusan itu tidak langsung membatalkan pencalonan maupun mengakhiri jabatan Wakil Presiden.
Pokok persoalannya terletak pada bukti pendidikan luar negeri dan surat keterangan penyetaraan yang digunakan dalam proses administrasi. Perkara ini juga memunculkan pertanyaan mengenai dasar verifikasi persyaratan calon oleh Komisi Pemilihan Umum.
Putusan MK dan MA
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Putusan yang dibacakan pada 6 Oktober 2026 itu tetap memuat pertimbangan mengenai bukti pendidikan luar negeri Gibran.
Dalam pertimbangannya, MK menyebut persidangan tidak memperoleh bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri. Dokumen tersebut dinilai diperlukan sebagai dasar penyetaraan pendidikan Gibran pada jenjang setingkat sekolah menengah atas.
Namun, MK tidak menyatakan Gibran terbukti tidak menamatkan pendidikan menengah. Mahkamah juga tidak membatalkan pencalonannya atau menjatuhkan putusan pemberhentian dari jabatan Wakil Presiden.
Perbedaan antara tidak ditemukannya bukti meyakinkan dan terbuktinya keadaan sebaliknya menjadi penting dalam perkara ini. Kesimpulan hukum harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, bukan dugaan atas dokumen yang belum terungkap.
Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan itu membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
Perkara tersebut berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 mengenai penyetaraan pendidikan Gibran. Pertimbangan lengkap putusan MA belum tersedia, sehingga alasan pembatalan surat itu belum dapat dipastikan.
Arti Syarat Tamat SMA
Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA atau pendidikan lain yang sederajat. Ketentuan itu menempatkan status kelulusan sebagai unsur yang harus dibuktikan dalam pencalonan.
Pernah mengikuti pendidikan tidak selalu sama dengan menyelesaikan pendidikan tersebut. Catatan kehadiran atau hasil belajar juga belum tentu menjadi bukti kelulusan.
Pasal 227 huruf l mengatur dokumen yang dipakai untuk membuktikan kelulusan calon. Karena itu, fakta mengenai penyelesaian pendidikan perlu dibedakan dari dokumen administratif yang dipakai untuk membuktikannya.
Pembatalan surat penyetaraan tidak otomatis membuktikan seseorang tidak pernah menamatkan pendidikan. Sebaliknya, keberadaan surat penyetaraan juga belum dengan sendirinya menjawab dasar dan proses penerbitannya.
Hal yang perlu diperiksa ialah bukti kelulusan yang tersedia ketika pendaftaran pencalonan pada 2023. Pemeriksaan tersebut mencakup dokumen pendidikan, dasar penyetaraan, serta berkas verifikasi yang digunakan KPU.
Tanggung Jawab Verifikasi KPU
KPU bukan lembaga yang menetapkan kesetaraan pendidikan luar negeri. Meski demikian, lembaga itu bertanggung jawab memeriksa pemenuhan syarat pencalonan sebelum menetapkan pasangan calon.
Pembatalan dokumen pada 2026 tidak serta-merta membuktikan kesalahan KPU pada 2023. Penilaian harus melihat aturan, informasi, dan pemeriksaan yang tersedia saat keputusan pencalonan dibuat.
Di sisi lain, selesainya tahapan pemilu tidak menghapus kebutuhan untuk menjelaskan dasar pengambilan keputusan. Penjelasan mengenai dokumen dan proses verifikasi dapat memperkuat kepercayaan publik sepanjang tetap mematuhi ketentuan keterbukaan informasi serta perlindungan data pribadi.
Batas Konstitusional
Putusan MA mengenai surat penyetaraan tidak otomatis membatalkan keputusan KPU yang menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Persoalan persyaratan calon juga tidak serta-merta menghapus hasil pemilu atau mengakhiri jabatan yang telah terbentuk.
Jika berkembang menjadi tuntutan pemberhentian Wakil Presiden, mekanismenya harus mengacu pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Ketentuan tersebut melibatkan DPR, MK, dan MPR serta tidak mengatur berakhirnya jabatan secara otomatis akibat putusan pengadilan tata usaha negara mengenai surat pendidikan.
Pasal 7A memuat alasan pemberhentian, termasuk apabila presiden atau wakil presiden terbukti “tidak lagi memenuhi syarat”. Penerapan frasa itu terhadap dugaan persoalan persyaratan sebelum pelantikan memerlukan penafsiran hukum yang cermat.
Dokumen pendidikan yang digunakan saat pencalonan, dasar verifikasi KPU, dan pertimbangan lengkap MA menjadi unsur penting untuk diperiksa. Jika terdapat persoalan substantif, penyelesaiannya tetap harus ditempuh melalui prosedur hukum yang berlaku.
