Harga cathlab yang sebelumnya berada pada kisaran Rp14 miliar hingga Rp15 miliar disebut turun menjadi Rp8 miliar setelah dibeli melalui skema terpusat. Contoh itu menjadi gambaran penghematan yang diperoleh Kementerian Kesehatan dari konsolidasi pengadaan alat kesehatan.
Untuk pengadaan 2026, Kementerian Kesehatan menyebut nilai belanja dapat ditekan dari estimasi Rp19,39 triliun menjadi sekitar Rp9 triliun. Selisihnya mencapai Rp10,25 triliun atau 52% dari harga alat kesehatan sebelum pembelian disatukan.
Skala Belanja Menekan Harga
Skema yang digunakan mengubah pola pembelian dari pengadaan yang tersebar menjadi konsolidasi dalam volume lebih besar. Budi Gunadi Sadikin menyatakan pendekatan tersebut telah dijalankan dalam pembelian alat kesehatan.
Contoh cathlab yang didanai pinjaman Bank Dunia disampaikan Budi dalam konferensi pers di Jakarta Selatan pada Jumat (14/8/2026). Menurut dia, kontrak pengadaan alat kesehatan 2026 juga telah dilakukan.
| Belanja | Nilai Awal | Nilai Setelah Konsolidasi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Cathlab | Rp14 miliar-Rp15 miliar | Rp8 miliar | Harga turun |
| Alat kesehatan 2026 | Rp19,39 triliun | Sekitar Rp9 triliun | Hemat Rp10,25 triliun |
| Obat Kemenkes | Sekitar Rp5 triliun per tahun | Harga disatukan | Hemat 32% |
“Jadi ada penghematan Rp10,25 triliun atau 52% dari harga alat-alat kesehatan yang sebelumnya terjadi pembeliannya,” ujar Budi. Ia menyampaikan pernyataan itu di Aula Cakti Buddhi Bakti, kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Harga Obat Antar-Rumah Sakit Diseragamkan
Selain peralatan, Kementerian Kesehatan mulai mengonsolidasikan belanja obat dan BMHP di seluruh rumah sakit vertikalnya. Langkah ini diambil karena satu merek obat sebelumnya dapat dibeli dengan harga berbeda di masing-masing rumah sakit.
Belanja obat di lingkungan kementerian bernilai sekitar Rp5 triliun per tahun. Dari penyatuan harga tersebut, penghematan diperkirakan mencapai 32% atau mendekati Rp1 triliun.
Konsolidasi dipandang dapat membatasi perbedaan harga yang muncul akibat mekanisme belanja terpisah. Pola itu kemudian disiapkan sebagai model untuk jaringan rumah sakit pemerintah daerah.
Perluasan ke Rumah Sakit Daerah
Kementerian Kesehatan tengah bekerja bersama LKPP untuk menerapkan sistem serupa di 1.000 RSUD. Rencana itu mencakup sentralisasi pembelian serta penyamaan kode belanja.
Potensi penghematan dari perluasan tersebut disebut dapat berada pada kisaran triliunan hingga puluhan triliun rupiah. Meski demikian, belum ada angka rinci yang diumumkan untuk penghematan di tingkat RSUD.
Tahap program itu, menurut Budi, sudah memasuki finalisasi. Peluncuran skema tersebut diharapkan dapat dilakukan segera setelah proses bersama LKPP diselesaikan.
Pengadaan terpusat berfokus pada pemanfaatan skala belanja untuk memperoleh harga yang lebih rendah. Penerapannya di rumah sakit daerah akan menentukan seberapa besar efisiensi dapat direalisasikan dari belanja alkes, obat, dan BMHP.
