Hongaria tercatat sebagai negara dengan pajak pembalut tertinggi dalam data Global Period Tax Map dari WASH United. Pembalut dan tampon di negara itu dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 27%.
Angka tersebut juga termasuk salah satu tarif PPN standar paling tinggi di Uni Eropa. Kebijakan ini memicu kritik dari aktivis kesetaraan gender karena produk menstruasi merupakan kebutuhan rutin.
Pajak pada produk menstruasi dapat menambah pengeluaran bulanan, terutama bagi perempuan dan remaja dari keluarga berpenghasilan rendah. Persoalannya bukan hanya harga di toko, tetapi juga kemampuan mendapatkan kebutuhan kebersihan dasar secara konsisten.
Daftar Negara dengan Tarif Tinggi
| No. | Negara | Tarif Pajak |
|---|---|---|
| 1 | Hongaria | 27% |
| 2 | Denmark | 25% |
| 3 | Yunani | 24% |
| 4 | Uruguay | 22% |
| 5 | Republik Ceko | 21% |
| 6 | Bulgaria | 20% |
| 7 | Chili | 19% |
Denmark berada di urutan kedua dengan PPN 25% untuk produk sanitasi perempuan. Negara ini masih menerapkan tarif standar tanpa pengurangan khusus bagi pembalut dan tampon.
Produk tersebut belum digolongkan sebagai kebutuhan pokok yang memperoleh tarif lebih rendah di Denmark. Kondisi ini menempatkan biaya menstruasi sebagai bagian dari beban konsumsi sehari-hari yang tetap terkena pajak umum.
Yunani mengenakan PPN 24% pada produk menstruasi, setara tarif standar bagi beragam barang dan jasa. Namun, Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis pada 3 November 2026 mengumumkan rencana penurunan tarif menjadi 13% mulai 1 Januari 2027.
Pemerintah Yunani juga mempertimbangkan penyediaan produk menstruasi gratis di sekolah. Langkah itu diarahkan untuk membantu perempuan dan anak perempuan memperoleh akses yang lebih terjangkau.
Di Amerika Latin, Uruguay menerapkan PPN 22% untuk pembalut dan tampon. Usulan untuk menurunkan tarif menjadi 10% atau menghapusnya sepenuhnya belum menghasilkan penghapusan PPN bagi masyarakat umum.
Uruguay menjalankan program subsidi Canasta Higiénica Menstrual untuk kelompok rentan miskin. Menurut Teledoce, bantuan itu disalurkan melalui Tarjeta Uruguay Social atau Mides kepada perempuan dan remaja dari keluarga yang membutuhkan.
Republik Ceko mengenakan PPN 21% sesuai ketentuan pajak standar nasional. Sementara itu, seluruh institusi pendidikan umum di Praha pada 2026 diwajibkan menyediakan produk menstruasi gratis bagi siswi dan guru melalui anggaran sekolah.
Kebijakan di Praha merespons persoalan period poverty, yakni kondisi ketika seseorang sulit memperoleh produk menstruasi akibat keterbatasan ekonomi. Penyediaan di sekolah menjadi salah satu cara untuk menekan hambatan akses tersebut.
Bulgaria masih memakai PPN standar 20% untuk pembalut dan tampon tanpa insentif khusus. Kebijakan ini berbeda dengan sejumlah negara Uni Eropa yang sudah menurunkan atau menghapus pajak produk menstruasi.
Austria, misalnya, disebut telah membebaskan pajak produk menstruasi per 2026. Di sisi lain, Chili tetap menerapkan PPN standar 19% untuk produk menstruasi yang dijual di negaranya.
Organisasi non-pemerintah di Chili terus mendorong penghapusan pajak atas kebutuhan pokok perempuan tersebut. Perdebatan mengenai pajak pembalut pun masih berkaitan erat dengan akses kesehatan reproduksi dan kesetaraan ekonomi.
