Michael Sianipar menegaskan dirinya masih menjadi Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI), meski PSSI telah menerbitkan keputusan yang mencabut penetapannya untuk periode 2024-2028. Ia menilai kepengurusan yang dipimpinnya tetap sah karena memiliki dasar surat keputusan Kementerian Hukum serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.
Pernyataan itu muncul setelah PSSI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 271/SKEP/XI-2026 pada Kamis, 12 November 2026. Surat tersebut ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.
Melalui keputusan tersebut, PSSI menyatakan penetapan Ketua Umum FFI periode 2024 hingga 2028 tidak lagi berlaku. PSSI juga menunjuk anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani, sebagai pelaksana tugas Ketua Asosiasi Futsal Indonesia atau Federasi Futsal Indonesia.
Michael menolak anggapan bahwa struktur kepengurusan FFI dapat diubah di luar ketentuan organisasi. Menurutnya, setiap aspirasi maupun usulan pergantian pengurus harus berjalan melalui mekanisme yang tercantum dalam AD/ART.
“(Masih jadi Ketum FFI) betul,” kata Michael, dikutip dari Antara pada Jumat, 13 November. Ia menyampaikan pernyataan itu setelah keputusan PSSI mengenai pencabutan penetapan Ketua Umum FFI beredar.
Dasar Kepengurusan FFI
Michael menyebut AD/ART FFI yang telah disahkan menjadi pedoman utama dalam mengatur perubahan struktur organisasi. Aturan itu, menurut dia, juga memuat jalur untuk menyampaikan aspirasi hingga mengajukan kongres luar biasa.
“Jadi kalau bicara soal perubahan di dalam kepengurusan di FFI, itu aturannya mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Federasi Futsal Indonesia yang dilindungi oleh Kemenkum,” ucap Michael. Ia menegaskan bahwa prosedur internal perlu ditempuh agar keputusan organisasi berjalan sesuai ketentuan.
Michael menilai penggantian kepengurusan yang dilakukan tanpa mengikuti aturan tersebut tidak memiliki dasar yang tepat. Ia menyebut perlindungan hukum dari Kementerian Hukum dan AD/ART menjadi alasan kepengurusan FFI tetap memiliki legitimasi.
“Bila ada upaya untuk mengganti kepengurusan yang sah yang dilindungi oleh AD/ART dan Kementerian Hukum secara legal, melalui prosedur yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan aturan, itu adalah upaya ilegal,” katanya. Pernyataan itu menjadi penegasan sikap Michael terhadap keputusan yang diterbitkan PSSI.
Respons Atas Penunjukan Pelaksana Tugas
Michael juga mengatakan belum menerima komunikasi langsung dari PSSI mengenai penunjukan Vivin Cahyani sebagai pelaksana tugas Ketua FFI. Ia menyatakan FFI akan mengambil langkah hukum apabila penunjukan tersebut benar-benar dijalankan.
“Bila itu terjadi, maka itu adalah suatu penunjukan yang ilegal. Kami dari Federasi Futsal Indonesia akan melaporkan siapa pun yang membuat surat itu kepada Kementerian Hukum dan sampai ke pihak kepolisian,” ucapnya.
Dalam salinan surat keputusan PSSI, penetapan Ketua Umum FFI periode 2024-2028 dinyatakan tidak berlaku lagi. Surat yang sama mencantumkan Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas Ketua Asosiasi Futsal Indonesia/Federasi Futsal Indonesia.
