Indonesia memiliki potensi hasil laut yang besar sebagai negara kepulauan, tetapi konsumsi ikan masyarakat belum merata di seluruh wilayah. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menilai kesenjangan ini perlu menjadi perhatian karena akses pangan bergizi tidak sama antarprovinsi.
Data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 menunjukkan konsumsi ikan nasional meningkat. Angkanya naik dari 25,31 kilogram per kapita per tahun pada 2024 menjadi 26,8 kilogram per kapita per tahun pada 2025.
Kenaikan tersebut setara dengan pertumbuhan sekitar 3,05 persen. Namun, rata-rata nasional itu belum menggambarkan pemerataan konsumsi ikan di berbagai daerah.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan data itu saat membuka talkshow hari pangan di BPOM, Selasa (27/10/2026). Ia menekankan bahwa perbedaan konsumsi antarwilayah masih terlihat jelas dalam hasil Susenas BPS 2025.
“Ketimpangan konsumsi ikan antarwilayah di Indonesia ditunjukkan dengan hasil Susenas BPS tahun 2025,” ujar Taruna dalam sambutan videonya. Perbedaan ini tampak antara wilayah dengan konsumsi tinggi dan sejumlah provinsi berpenduduk besar maupun kawasan pegunungan.
Selisih Konsumsi Antarwilayah
Sulawesi Utara mencatat konsumsi ikan sebesar 48,97 kilogram per kapita per tahun. Angka tersebut menjadi salah satu gambaran tingginya pemanfaatan ikan sebagai pangan masyarakat di wilayah tersebut.
Di sisi lain, sejumlah provinsi padat penduduk di Pulau Jawa berada pada rentang 16 hingga 27 kilogram per kapita per tahun. Rentang itu masih berada di bawah capaian Sulawesi Utara.
Papua Pegunungan menjadi wilayah dengan angka konsumsi terendah dalam data yang disampaikan BPOM. Konsumsi ikan di provinsi itu tercatat 10,66 kilogram per kapita per tahun.
| Wilayah | Konsumsi Ikan per Kapita per Tahun |
|---|---|
| Sulawesi Utara | 48,97 kg |
| Provinsi padat penduduk di Pulau Jawa | 16-27 kg |
| Papua Pegunungan | 10,66 kg |
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan hasil laut secara nasional tidak otomatis membuat ikan mudah dijangkau di semua daerah. Wilayah nonpesisir menghadapi kondisi akses yang berbeda dibandingkan kawasan yang lebih dekat dengan sumber perikanan.
Distribusi dan Rantai Dingin
Menurut Taruna, ketimpangan konsumsi dapat mengindikasikan tantangan pada distribusi ikan dan rantai dingin. Kendala ini dapat memengaruhi ketersediaan ikan segar, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari wilayah pesisir.
Rantai dingin berperan dalam menjaga produk perikanan selama proses penyimpanan dan pengiriman. Ketika akses ikan segar belum merata, pengolahan hasil laut dinilai penting untuk memperluas jangkauan produk perikanan.
Salah satu produk yang mendapat perhatian adalah ikan kalengan. Produk ini diolah dengan teknologi sterilisasi komersial sehingga mempunyai masa simpan lebih panjang dan lebih praktis untuk disalurkan ke berbagai daerah.
BPOM menyampaikan teknologi pengolahan tersebut dapat mempertahankan kandungan protein dan asam lemak omega-3 pada ikan. Proses itu juga disebut tidak memerlukan penambahan pengawet kimia berbahaya.
Protein dan omega-3 merupakan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Taruna turut menyoroti peran nutrisi ikan dalam mendukung kesehatan jaringan saraf dan fungsi kognitif, termasuk daya ingat.
Pengembangan produk olahan menjadi salah satu pilihan untuk menjangkau daerah yang menghadapi keterbatasan distribusi ikan segar. Upaya tersebut dapat berjalan berdampingan dengan perbaikan akses distribusi dan rantai dingin di berbagai wilayah.
