Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI menilai kemarahan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai hal yang wajar. Penilaian itu muncul menyusul masih adanya kasus keracunan yang dikaitkan dengan pelaksanaan program tersebut.
Pemerintah, menurut Bakom RI, membuka ruang kritik terhadap MBG sebagai bagian dari upaya perbaikan. Sikap serupa juga diterapkan pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang masih memerlukan evaluasi berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Bakom RI Hariqo Wibawa Satria dalam dialog nasional refleksi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (22/10). Dalam forum tersebut, ia menekankan bahwa reaksi masyarakat perlu dipahami dalam konteks perlindungan anak.
Hariqo mengatakan, “Kalau masyarakat marah-marah terhadap program MBG, itu wajar. Siapapun pasti akan marah kalau ada anaknya yang keracunan.”
Ia juga meminta publik tidak ragu menyampaikan penilaian terhadap pelaksanaan MBG. “Dan, bapak ibu juga jangan ragu-ragu dikritik saja habis-habisan program MBG itu,” kata Hariqo seperti dikutip Antara.
Kritik masyarakat dipandang sebagai masukan yang dapat digunakan untuk membenahi program. Bakom RI menempatkan keterbukaan terhadap evaluasi sebagai bagian dari proses perbaikan penyelenggaraan MBG.
Hariqo menyebut sejumlah perbaikan telah dilakukan dalam program tersebut. Salah satu langkah yang disorot adalah penerapan percontohan penyajian MBG dengan pola prasmanan.
Model tersebut telah diuji di 66 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tersebar di 10 provinsi. Percontohan itu menjadi salah satu inovasi yang dijalankan dalam penyelenggaraan MBG.
Menurut Hariqo, tanggapan masyarakat terhadap penyajian prasmanan dinilai positif. “Hari ini terbukti, sudah banyak perbaikan. Ketika dilakukan (MBG) prasmanan, responnya sangat baik dari masyarakat,” tuturnya.
Pola prasmanan menjadi bagian dari perubahan pada cara penyajian makanan dalam program tersebut. Langkah itu dijalankan di tengah dorongan untuk memperkuat pengawasan dan pembenahan pelaksanaan MBG.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional atau BGN menyatakan terus melakukan transformasi program melalui penguatan tata kelola dan standar keamanan pangan. Berbagai inovasi juga ditempatkan sebagai bagian dari transformasi MBG 2.0.
Percontohan di puluhan SPPG itu menunjukkan perubahan yang menyentuh aspek penyajian makanan. BGN menjadikan penguatan tata kelola, standar keamanan pangan, dan inovasi pelaksanaan sebagai fokus transformasi MBG 2.0.
