Pemerintah menyiapkan pelimpahan kewenangan izin bahan tambang galian C kepada kabupaten dan kota di wilayah bencana Sumatera. Kebijakan ini mencakup daerah terdampak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan pelimpahan izin ditujukan untuk mempercepat penanganan sungai di daerah terdampak. Bahlil juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Rencana tersebut dibahas dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (9/11/2026). Fokus pembahasannya mencakup kebutuhan material untuk pengurukan kali di wilayah bencana.
“Saya cuma bahas soal pelimpahan nanti izin untuk galian C ke kabupaten dan kota di wilayah bencana supaya bisa mereka melakukan percepatan untuk pengurukan kali,” ujar Bahlil. Pelimpahan kewenangan diharapkan membuat proses penanganan di tingkat daerah berjalan lebih cepat.
Usulan Pemanfaatan Sedimen
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kepala daerah turut mengusulkan pemanfaatan sedimen akibat banjir di sungai. Sedimen tersebut mengandung pasir dan batu yang dinilai memiliki nilai ekonomis.
Menurut Tito, pemanfaatan material itu telah dibahas bersama Menteri ESDM dalam rapat. Pasir dan batu dari sedimen dapat dikelola selama tujuan utamanya tetap mengembalikan kondisi sungai.
“Tadi sudah rapat dengan Menteri ESDM, kewenangan di dalam itu kan ada ada pasir, batu, itu memiliki nilai ekonomis,” beber Tito. Ia menekankan bahwa pemanfaatan material tidak boleh terlepas dari agenda pemulihan pascabanjir.
Normalisasi sungai disebut sebagai syarat utama dalam pelaksanaan pengerukan sedimen. Pemerintah daerah diminta tidak membiarkan lokasi pengerukan setelah pasir dan batu diambil.
“Syaratnya normalisasi sungai menjadi hal yang utama, jangan mengambil sirtu kemudian setelah itu ditinggal pergi begitu saja,” ungkap Tito. Ia menjelaskan prinsip kegiatan tersebut adalah membersihkan sedimen dari aliran sungai.
Normalisasi Menjadi Prioritas
Tito menyebut sedimen yang dikeruk dapat dimanfaatkan untuk membangun tanggul. Material lainnya dapat dijual oleh pihak ketiga untuk kebutuhan pembangunan di daerah terdampak.
“Sedimennya kemudian dijadikan tanggul, kemudian yang lain bisa dipakai untuk dijual oleh pihak ketiga untuk bangun, karena sekarang pembangunan lagi masif di sana,” lanjut Tito. Pemanfaatan itu ditempatkan sebagai bagian dari pengelolaan sedimen setelah proses normalisasi dilakukan.
Aktivitas ekonomi dari pengerukan sedimen juga dinilai dapat memberi tambahan pendapatan bagi pemerintah daerah. Kerja sama pengelolaan dapat dilakukan dengan daerah agar hasilnya menjadi pendapatan asli daerah.
“Pendapatannya silakan dikerjasamakan dengan daerah untuk menjadi pendapatan asli daerah, jadi bisa nambah APBD,” pungkas Tito. Dengan demikian, pengelolaan Izin Galian C di wilayah bencana diarahkan untuk mendukung normalisasi sungai sekaligus membuka potensi penerimaan daerah.
