Anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik, Thomas Massie, mengajukan mosi pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada Senin, 9 November 2026. Mosi itu memuat delapan pasal yang berkaitan dengan tuduhan perang ilegal tanpa otorisasi Kongres dan penyalahgunaan wewenang.
Pengajuan tersebut muncul di tengah tekanan politik terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump setelah Partai Republik mengalami kekalahan besar dalam pemilihan umum sela. Isu perang Iran dan kenaikan harga bahan bakar disebut menjadi bagian dari kemarahan pemilih dalam pemilu itu.
Massie menggunakan prosedur khusus yang mewajibkan DPR segera mempertimbangkan resolusinya dalam dua hari masa sidang. DPR AS yang masih dikuasai Partai Republik dapat melakukan pemungutan suara paling cepat pada Rabu, 11 November 2026.
Tuduhan Pelanggaran Wewenang
Dalam pandangannya di ruang sidang DPR, Massie menyatakan Hegseth dengan sengaja menjalankan dan menerapkan perintah yang melanggar hukum. Ia menuding kepala Pentagon melancarkan perang tanpa persetujuan Kongres.
Pasal-pasal pemakzulan itu antara lain mencakup dugaan pelanggaran Resolusi Kekuatan Perang atau War Powers Resolution 1973. Tuduhan lain berkaitan dengan korban sipil serta operasi militer AS di Yaman dan Venezuela.
Massie dikenal sebagai pengkritik Trump dan sebelumnya kalah dalam pemilihan pendahuluan melawan kandidat yang didukung presiden. Langkahnya kini berpotensi mendapat dukungan dari sejumlah anggota Republik yang memberi sinyal akan bergabung dengan Demokrat.
Kekalahan Partai Republik pada pemilu sela juga memicu saling tuding di internal partai. Sejumlah anggota Republik yang kalah dilaporkan mungkin tidak hadir dalam pemungutan suara, situasi yang dapat mempermudah proses pemakzulan di DPR.
Hambatan di Senat
Pemakzulan oleh DPR tidak otomatis mencopot Hegseth dari jabatan Menteri Pertahanan. Pemberhentian tetap memerlukan vonis di Senat dengan dukungan mayoritas dua pertiga.
Ambang dukungan itu dinilai sulit dicapai, termasuk setelah Demokrat diproyeksikan mengambil alih kendali Senat pada Januari. Partai Republik masih memegang kendali Kongres hingga anggota Kongres baru dilantik pada 3 Januari 2027.
Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, menyatakan partainya sangat mendukung langkah pemakzulan tersebut. Jeffries, yang diproyeksikan menjadi Ketua DPR pada Januari, menilai Hegseth telah menyalahgunakan kekuasaan dan merongrong keamanan nasional.
“Sosok yang disebut sebagai menteri pertahanan itu menyalahgunakan kekuasaannya, merongrong keamanan nasional kita, serta merekayasa perang pilihan yang gegabah dan memakan banyak biaya ini di Iran,” ujar Jeffries kepada ABC News. “Pete Hegseth harus dilengserkan,” imbuhnya.
Pembelaan dari Pemerintahan Trump
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio membela Hegseth saat melakukan kunjungan kerja ke Paris pada Senin. “Menurut saya, ini tidak adil. Pete bekerja dengan baik, sungguh,” ujar Rubio kepada wartawan.
Rubio memuji Hegseth sebagai sosok pekerja keras dan sangat cerdas. Ia juga mengeklaim Hegseth berperan membangun kemitraan melawan kartel di benua Amerika, melemahkan militer Iran, serta mengawasi operasi penangkapan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro.
Pentagon secara terpisah telah menepis seluruh tuduhan terhadap Hegseth. Perdebatan mengenai mosi tersebut kini mengarah pada kemungkinan dukungan lintas partai ketika DPR mempertimbangkan delapan pasal pemakzulan itu.
