Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026. Keputusan ini didasarkan pada bahaya bagi kesehatan, kerusakan lingkungan, serta risiko perangkat tersebut dipakai untuk peredaran narkotika.
Fatwa itu ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI pada Jumat (6/11/2026). Ketetapan tersebut secara khusus mengatur hukum penggunaan rokok elektrik atau REL/vape.
MUI menyatakan, “Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.” Rumusan ini menjadi dasar utama larangan penggunaan vape dalam fatwa tersebut.
Aspek pencegahan penyalahgunaan zat berbahaya mendapat perhatian besar dalam keputusan itu. MUI menilai vape berpotensi dijadikan sarana konsumsi maupun peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Kekhawatiran Narkotika Cair
Sebelum fatwa diterbitkan, Kapolri Suyudi Ario Seto meminta dukungan ulama dan pengurus MUI untuk mengkaji kemungkinan pengharaman vape secara menyeluruh di Indonesia. Permintaan itu muncul karena adanya kekhawatiran atas peredaran narkotika dalam bentuk cair.
Menurut Suyudi, rokok elektrik dapat menjadi jalur baru penyebaran narkotika cair. Produk yang mengandung narkotika dinilai sulit dibedakan dari cairan vape biasa.
Kesulitan mengenali produk tersebut berkaitan dengan bentuk, aroma, dan kemasannya. Cairan vape memiliki banyak pilihan aroma, termasuk buah-buahan, yang dapat menyamarkan kandungan sebenarnya.
Perubahan modus dari narkotika berbentuk padat menjadi cair juga menjadi perhatian dalam pembahasan ini. Perangkat rokok elektrik disebut dapat dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan zat terlarang.
Tiga Dasar Pengharaman
Fatwa MUI menempatkan bahaya kesehatan sebagai alasan pertama dalam menetapkan hukum penggunaan vape. Dampak lingkungan dari penggunaan rokok elektrik juga masuk dalam pertimbangan Komisi Fatwa MUI.
Selain dampak langsung bagi pengguna, ketetapan itu menyoroti potensi bahaya yang lebih luas. MUI memakai pendekatan sadd al dzariah untuk menutup peluang vape dipakai dalam aktivitas penyalahgunaan narkotika.
Istilah tersebut tercantum dalam penggalan fatwa sebagai langkah pencegahan. Pendekatan ini dikaitkan dengan kebutuhan membatasi kemungkinan penggunaan perangkat vape untuk tujuan yang melanggar hukum.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 menegaskan bahwa penilaian terhadap vape tidak hanya bertumpu pada kandungan produknya. MUI juga mempertimbangkan risiko penggunaan perangkat tersebut sebagai kemasan terselubung bagi zat adiktif berbahaya.
Dengan ketetapan ini, penggunaan vape diposisikan sebagai tindakan yang dilarang menurut fatwa MUI. Dasar larangan mencakup perlindungan kesehatan, lingkungan, serta pencegahan peredaran dan konsumsi narkotika melalui cairan rokok elektrik.
